A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: models/Xz_seo.php

Line Number: 60

Backtrace:

File: /home/u819012619/domains/pelopor9.com/public_html/xz_app/models/Xz_seo.php
Line: 60
Function: _error_handler

File: /home/u819012619/domains/pelopor9.com/public_html/xz_app/adminx/web/views/global/header.php
Line: 19
Function: meta_sosial

File: /home/u819012619/domains/pelopor9.com/public_html/xz_app/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/u819012619/domains/pelopor9.com/public_html/xz_app/core/MY_Loader.php
Line: 19
Function: _ci_load

File: /home/u819012619/domains/pelopor9.com/public_html/xz_app/adminx/web/controllers/Berita.php
Line: 245
Function: view

File: /home/u819012619/domains/pelopor9.com/public_html/index.php
Line: 280
Function: require_once

Tidak Pernah Hadiri Pembahasan Anggaran, Nikodemus Dinilai Bangun Opini Liar

Ketua Komisi III DPRD Sabu Raijua, Leonidas VC Adoe

Menia, Pelopor9.com – Calon Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke dari paket 2M, dinilai sedang beropini tentang Anggaran yang telah dibahas dan disetuaji oleh DPRD dan TAPD Sabu Raijua. Pasalnya bupati tidak pernah hadir dalam sidang pembhasan anggaran selama ini.

 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Sabu Raijua, Leonidas VC Adoe memalaui rilisnya kepada media ini, Jumat (16/10/20), menanggapi pernyataan Nikodemus Rihi Heke saat kampanye Paket 2M di Kecamatan Hawu Mehara pada putaran pertama.  

 

Menurutnya, Nikodemus Ri Heke sementara membangun opini sendiri, tentang sesuatu yang tidak pernah diperjuangkannya melalui mekanisme yang disediakan Undang-Undang melalui ruang sidang dengan DPRD. Dikuatirkan tidak  mempunyai data yang valid tentang anggaran yang disetujui oleh DPRD.

 

Khusus untuk pengadaan air bersih, dirinya mengakui saat pembahasan anggaran tersebut, terjadi diskusi yang cukup hangat. Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak memberikan data yang valid kepada Banggar DPRD. Sehingga Banggar DPRD Sabu Raijua meminta data peneyerapan anggaran serta titik distribusi by name by address sebagai bahan untuk melakukan fungsi pengawasan.

 

“Sampai pembahasan selesai, hanya data mentah yang disodorkan kepada DPRD. Sesuai data yang masih diragukan tingkat validitasnya tersebut, dan Anggaran untuk pengadaan air bersih sebelumnya juga, tidak habis dipakai dan belum didistribusi” tegasnya.

 

Sementara yang telah didistribusi saja, tidak didukung oleh data pertanggungjawaban yang memadai. DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan setiap program kegiatan yang direncanakan pemerintah haruslah berbasis data yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

“Ini juga tentu dalam rangka memastikan bahwa pemerintah taat azas dan berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBD dan jika terdapat hal mendesak di luar prediksi, tentu bupati bisa memakai pos dana belanja tak terduga yang juga telah disetujui DPRD untuk dianggarkan.

 

Ditegasknnya, opini yang digiring oleh Nikodemus Rihu Heke, dalam masa kampanye patut diduga punya tendensi kuat, membangun pencitraan belaka tanpa dasar yang merujuk pada fakta yang sebenarnya. Karena APBD yang sudah dibahas bersama DPRD dan Pemerintah telah ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah pada Lembaran Daerah.

 

“Artinya telah mencapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. Tidak semestinya saudara bupati untuk kepentingan politiknya kemudian bernarasi liar di luar, seolah angka-angka dalam APBD itu hanyalah ditetapkan sepihak oleh DPRD”tegasnya.

 

Ditegaskannya lagi, bupati tidak pernah menolak menandatangani persetujuan APBD, sehingga pernyataan hanya pencitraan untuk kepentingan politik saja. Karena telah disetuju makanya Perda APBD tersebut diundangkan dan dipakai sebagai dasar hukum atas segala nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

 

“Kalau baru sekarang saudara bupati mempersoalkan itu, maka tentu sangat aneh bagi saya. Ini terkesan cuci tangan dan tidak bertanggungjawab serta berusaha mencari 'kambing hitam” tulisnya. (R-2).