Gerombolan Preman, Ancam Vinsen Sangu karena Kritik Kepemimpinan Bupati Ende Djafar Achmad   

Ketua Komisi II DPRD Ende, Vinsen Sangu, S.H

Ende, Pelopor9.com – Sikap kritis dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat, tidak hanya berbuah manis. Ancamanpun menghampiri, ketika jiwa kritis menganggu kenyamanan para penguasa yang selama ini menari diatas penderitaan rakyatnya.

 

Hal ini, dialmi langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende, Vinsen Sangu. Dimana pada Rabu (15/9/21), didatangi oleh sekelompok preman di kantor DPRD Ende , sikap premanisme ini, telah merusak tatanan berpemerintahan dan berdemokratisasi yang baik.

 

“Sikap kritis saya, kepada pemerintah daerah selama ini adalah perwujudan dari pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD yang sedang saya emban.  Khususnya fungsi pengawasan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku”Kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

 

Dikatakannya, persoalan yang sering disuarakan di Lembaga DPRD dinataranya, kekosongan pimpinan OPD yang dijabat oleh Pelaksana tugas, kelalaian dalam pembayaran honorer GTT, penggunaan anggaran BTT, pengalokaan Dana Insentif Daerah yang jauh dari unsur keadilan dan pemerataan.

 

Selain itu, lemahnya perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan sukarela, permutasian ASN yang sarat kolusi dan nepotisme adalah sebagian kecil permasalahan kerakyatan Kabupaten Ende. Yang menuntut, Kepala Daerah dan segenap pemerintah daerah untuk memiliki sensitivitas dan responsif terhadap persoalan-persoalan ini.

 

“Langkah dan sikap kritis saya ini, adalah bentuk dukungan saya kepada pemerintah daerah. Agar, sungguh-sungguh menjalankan roda pemerintahan yang baik, bersih, berwibawah dan profesionalisme yang menjawabi harapan rakyat” tegasnya.

 

Ditegasknnya, sikap kritisnya selama adalah bentuk tanggungjawab moral terhadap kepemimpinan saat ini. Baik, sebagai tim inti dalam kerja pemenangan politik yang telah mengantarkan Djafar Achmad ke kursi Bupati.

 

“maupun tanggungjawab saya, sebagai kader PDI Perjuangan dalam mengawal, menjaga dan memastikan kepemimpianannya sungguh berpihak dan menjawabi harapan rakyat yakni keadilan, kesejahteraan dan demokratis”ujarnya lagi

 

Dikatakannya, aksi gerombolan yang datang ke kantor DPRD dan mencari dirinya. Sangat membuatnya tidak nyaman , kuatir dan tidak fokus menjalankan tugassebagai wakil rakyat.

 

“Untuk itu, demi menjaga keamanan saya dan keluarga, menjaga perdamaian dan menghindari konflik yang meluas, saya mengadukan masalah yang berbentuk premanisme ini ke kepolisian resor Ende” ujarnya

 

Wakil Ketua Alumni GMNI Ende ini, meminta kepada Kepolisian Resor (Polres) Ende untuk menjaga kemanannya dan kelurga. Sementara Bupati Ende, diminta untuk tidak menghadirkan premanisme dalam menjawab sikap kritis.

 

“Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ende, saya meminta Bupati Ende, untuk tidak menghadirkan prakek premanisme, dalam menjawabi sikap kritis saya. Maupun lembaga DPRD Kabupaten Ende dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya roda pemerintah daerah ini”ujarnya

 

Dia meminta kepada Bupati Ende, untuk menghadapi kritis dengan cara yang cerdas dan menggunakan akal sehat. Karena dirinya mengkritik pemerintah Ende berdasarkan pada kajian ilmiah.

 

“Materi kritikan saya, berlandaskan pada kajian rasional ilmiah dan berpedoman pada tata regulasi yang benar dan baik. Jauhi praktek-praktek premanisme dapat mencoreng demokratisasi dalam praktek berpemerintahan yang baik dan bermartabat ini” demkian rilisnya. (R-2/*)