Menia, Pelopor9.com – Kabupaten Sabu Raijua akan mengalami pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar 141 miliar pada tahun 2026 mendatang.

Kondisi ini akan mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan. Sehingga diperlukan langkah bijak dan ketelitian pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat berdasar pada skala prioritas.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sabu Raijua, Rae Edin Saputra Manoe Lado, usai sidang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2026 di gedung DPRD Sabu Raijua, Senin (03/11/2025) 

Menurutnya, anggaran daerah yang terbatas dapat dialokasikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat.  

?"Pemerintah harus lebih jelih dalam memprioritaskan program kerja, "katanya.

Dikatakan, DPRD sebagai mitra pemerintah selalu mendukung program kerja pemerintah.

?

?”Pada prinsipnya kami DPRD, agar anggaran yang ada harus dimanfaatkan berdasarkan kepentingan masyarakat, "Ungkapnya. 

?

?Sekretaris Daerah (sekda) Sabu Raijua, Septenius M. Bule Logo menyampaikan bahwa mengahadapi efisiensi anggaran yang sedang terjadi, pemanfaatan anggaran harus secara tepat dan benar agar tidak salah sasaran. 

?

?Selain itu, Sekda berkomitmen untuk tetap mengutamakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 

?

?Sekda juga berharap ke depan kondisi efisiensi bisa normal kembali sehingga pemda dapat melakukan pembangunan sesuai program dan harapan demi kesejahteraan masyarakat. 

?

"?Kita ikat pinggang tahan. Pemanfaatan anggaran dengan tepat dan benar saja sambil kita tunggu tahun-tahun berikutnya seperti apa. Namun kita tetap lakukan pelayanan yang memang kebutuhan dasar kita harus utamakan atau terpenuhi, ",katanya. 

Terpisah, Wakil Bupati Sabu Raijua, Ir. Thobias Uly, M.Si, pada kegiatan Rapat Lengkap Pamong Praja di Kecamatan Sabu Timur, Rabu (5/11/2025), mengatakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat akan mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan janji politik pemerintah. 

“Efisiensi anggaran ini berdampak luas, namun pemerintah daerah tidak tinggal diam. Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar program prioritas tetap berjalan,” jelasnya seperti dikutip dari rilis Forkopim. 

Dia berharap dukungan dan doa masyarakat agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. (*R-1/Jom).