Malaka, Pelopor9.com - Sejumlah partai politik (parpol) menolak hibah bantuan mobil yang disediakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka untuk diberikan kepada para tokoh agama.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malaka, Benny Chandradinata kepada wartawan via telpon selulernya, pekan lalu mengatakan fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malaka sudah menolak dalam kata putus fraksi saat sidang paripurna penetapan APBD Kabupaten Malaka Tahun 2020, beberapa waktu lalu.

Benny, akrab disapa menolak alokasi anggaran untuk pengadaan mobil yang dihibahkan kepada para tokoh agama karena Kabupaten Malaka mengalami defisit anggaran yang luar biasa. Partai Gerindra menghendaki agar anggaran tahun 2020 dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malaka, Yulius Krisantus Seran kepada wartawan, pekan lalu menolak tegas karena tidak direncanakan secara matang sesuai prosedur.

Dikatakan, penolakan tokoh agama karena tidak mengajukan proposal permohonan menjadi alasan mendasar agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (tipidkor). Pemberian bantuan harus disesuaikan dengan syarat dan aturan pemberian hibah.

Ketua DPD Perindo Kabupaten Malaka, Yulius Klau mendukung sikap Gereja yang disampaikan Deken Malaka, Romo Edmundus Sako Projo dalam menolak pemberian hibah mobil kepada tokoh agama.

Menurut Yulius, anggaran pengadaan mobil dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti penanganan dampak Covid-19 dan bantuan mobil tidak boleh disalurkan menjelang Pilkada Malaka.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Malaka, Marianus Fatin kepada wartawan di Betun, Selasa (5/5/20) mengatakan anggaran pengadaan mobil bantuan tersebut dialihkan kepada penanganan dampak Covid-19 karena kebutuhannya sangat mendesak.

Selain itu, kata Marianus anggaran tersebut perlu dialokasikan untuk pembayaran honor tenaga kontrak daerah. "Karena, saya dengar informasi bahwa anggaran untuk honor tenaga kontrak daerah akan dipotong," kata Marianus.

Ketua DPC PKB Kabupaten Malaka, Simon Seran Fahik menolak secara tegas pemberian hibah bantuan mobil kepada para tokoh agama karena alasan-alasan urgen dan mendesak.

Disebutkan, Bangsa Indonesia saat ini menghadapi masalah nasional wabah Covid-19 yang membutuhkan perhatian serius dan kerja keras dalam penanganannya. Kedua, lanjut Simon menyalahi mekanisme penganggaran.

"Yah, PKB menolak. Yang namanya mekanisme penganggaran, bukan angkat uang pergi belanja. OPD merencanakan. Kami menolak karena program yang punya kepentingan penguasa," tandas Simon via telpon selulernya ketika dihubungi, Rabu (6/5/20).

Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Malaka, Petrus Tey Seran menekankan sikap tegas Gereja ketika dihubungi via pesan whatsApp dari ponselnya, Selasa (5/5/20).

Menurut Doddy demikian akrab disapa, Pemda Malaka sudah menganggarkan meskipun ada fraksi yang menolak hingga penolakan tokoh agama berdasarkan alasan-alasan kebutuhan yang urgen dan mendesak.

Sehingga, realisasi hibah bantuan mobil sangat tergantung pada sikap dan hati nurani tokoh agama di tengah ujian berat serangan wabah Covid-19 yang dihadapi masyarakat saat ini. (R-2/ans)