Masalah Data Seroja Ramai Diperbincangkan, Kehadiran Pemerintah dan BPBD Sabu Raijua Dipertanyakan

Tokoh Pemuda Sabu Raijua, Kornelius Ully

Menia, Pelopor9.com – Tokoh Pemuda Sabu Raijua Kornelius Ully menyebutkan, persoalan data Seroja yang sementara ramai diperbincangakan sesuai SK 153, kesalahan mendasarnya ada pada Kepala BPBD Sabu Raijua, yang tida menjelaskan tidak dijelaskan secara detail. Data yang mana yang direview dan apa saja yang direview

 

Yang sangat mengherankan, bahwa sekarang SK yang beredar itu menurut Kepala BPBD adalah hasil review APIP, sementara tidak dijelaskan secara detail tentang data yang mana yang direview dan apa saja yang direview.

 

“Karena itu, secara pribadi, saya justru menilai bahwa Kepala BPBD Sabu Raijua dengan sengaja mencari alasan untuk menutupi kelemahannya dan berupaya mencari kambing hitam. Hal seperti ini, perlu mendapat perhatian serius dari Bupati agar mengevaluasi Kepala BPBD yang berkinerja buruk dan tidak profesional seperti ini” Katanya kepada media ini, Selasa (22/2/22).

 

Ditegaskannya, banyak persoalan yang terjadi dengan data Seroja di Sabu Raijua, seperti rumah dengan kategori rusak berat dan roboh. Hingga tidak bisa ditempati, tetapi masuk kategori rusak ringan dan sedang. Sementara, yang bukan rumah hunian saja ada yang masuk kategori rusak berat, bahkan ada yang namanya hilang dalam SK 153 padahal rumahnya rata dengan tanah.

 

Menurutnya, anehnya untuk hal seperti ini, Kepala BPBD sedikitpun tidak bergeming untuk memberikan penjelasan. Bahkan, tidak ada solusi untuk mengatasi persoalan seperti ini, Pemda Sabu Raijua juga seakan tidak peduli dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

 

“Sampai dengan saat ini Pemda Sabu Raijua hanya diam tanpa mencarikan solusi untuk semua persoalan ini” katanya

 

Dirnya mempertanyakan, dengan melihat berbagai persoalan seperti ini, sebenarnya di Sabu Raijua ini ada Pemerintah atau tidak? Jangan hanya untuk ambil pajak saja lalu Pemerintah cepat, sementara mengurus nasib masyarakat Pemerintah enggan.

 

“Pemerintah itu bertugas untuk menghadirkan keadilan, bukan membiarkan ketidakadilan subur di daerah ini dengan berdiam diri” ungkapnya bernada kesal.

 

Sementara pantauan media ini, di grup Facebook seperti grup kelaradui, baik akun palsu maupun akun asli banyak mempertanyakan hal yang sama, tentang keperpihakan Eksekutif dan Legislatif dalam menjawab keresahan yang terjadi di masyarakat, terkait dengan data seroja.

 

“Di Sabu Raijua sebenarnya masih ada Anggota DPRD ko? Kok dengan keberadaan yang carut marut bantuan dana seroja yang makin tidak jelas dari (Ndu Ufi), Kepala BPBD Sabu Raijua kok tidak ada satu orang Dewan juga yang peduli” kata Akun Fb Aprilia Manganan dalam postingannya di grup Kelaradui, Minggu (20/2/22). (R-2)