Malaka, Pelopor9.com - Isu korupsi terus berhembus dan mewarnai suasana jelang tarung politik Pilkada Malaka 2020. Korupsi menjadi isu dominan yang akan mempengaruhi partai politik (parpol) untuk berkoalisasi dalam menentukan paket pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada Malaka 2020.

Isu korupsi ibarat api yang terus menyulut dan memantik suasana dan kendali kepentingan setiap parpol untuk berkoalisi untuk  menentukan siapa calon bupati dan wakil bupati yang diusung untuk memenangkan pertarungan politik Pilkada yang akan berlangsung 9 Desember mendatang.

Politisi senior asal PDI-Perjuangan, Devi Hermin Ndolu mengatakan ada beberapa paket pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mencuat ke permukaan dan melakukan sosialisasi visi-misi untuk pembangunan Kabupaten Malaka lima tahun ke depan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kabupaten Malaka itu kepada wartawan ketika dihubungi via telpon selulernya, Kamis (9/7/20) pagi mengatakan dirinya sangat setuju terkait visi-misi kandidat yang dihubungkan dengan isu korupsi.

"Saya sangat setuju, karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa sehingga harus diberantas habis-habisan," tandas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka ketika dimintai tanggapannya terkait pengaruhi isu korupsi terhadap koalisi parpol di Pilkada Malaka nanti.

Namun, kata Devi bicara korupsi dalam kaca mata hukum perlu diawali dengan azas praduga tak bersalah. "Isu itu boleh-boleh saja. Tapi, ada tapinya. Kita harus mulai dengan dugaan. Jangan menuduh kalau belum ada keputusan hukum tetap," jelas Devi.

Sehingga, Devi menegaskan isu pembangunan Malaka lima tahun ke depan dengan korupsi di dalamnya dapat dibenarkan agar menjadi atensi bersama untuk diberantas sampai tuntas demi kesejahteraan masyarakat Malaka ke depan.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang ketika dihubungi wartawan via telpon selulernya, Kamis (9/7/20) mengatakan isu-isu politik termasuk korupsi begitu rentan terhadap persepsi publik dan figur. Dan secara umum, isu korupsi cenderung mengarah kepada calon petahana.

Dalam perspektif politik, kata Ahmad isu korupsi menjadi semacam bola liar dan bersifat destruktif yang dimanfaatkan lawan politik. Sehingga menjadi isu dominan yang sangat berpengaruh dan menimbulkan perlawanan dan persepsi terhadap calon petahana.

Sebagaimana dilansir, isu anti korupsi telah menjadi salah satu isu yang diberi atensi sejumlah parpol dalam mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang siap diusung dalam Pilkada.

Semisal DPD PSI Kabupaten Malaka, isu anti korupsi dijadikan bahan pertimbangan dalam rekomendasi yang diajukan kepada DPP PSI untuk menetapkan paket pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Ketua DPD PSI Kabupaten Malaka, Marianus Fatin mengatakan partainya sangat getol menyuarakan anti korupsi dalam berbagai kesempatan. Itulah sebabnya, partainya mengusulkan beberapa nama figur untuk ditetapkan DPP PSI. (R-2/ans)