Malaka, Pelopor9.com - Warga Kabupaten Malaka menunggu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan tentang pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Malaka di tengah maraknya kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malaka.

Harapan warga Malaka terus mengemuka ketika adanya tuntutan masyarakat akan pemberantasan korupsi di Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan, beranda terdepan NKRI.

Pemangku Besar Adat Liurai Malaka-Wehali, Dominikus Kloit Tey Seran ketika dikonfirmasi via telpon selulernya, Kamis (13/8/20) mengatakan semua pengurus partai pusat di Jakarta harus tahu kondisi Kabupaten Malaka saat ini.

Dikatakan, Kabupaten Malaka saat ini dirundung maraknya kasus dugaan korupsi.

"Jakarta harus tahu itu supaya partai politik jangan salah jatuhkan pilihan. Pilih pemimpin yang benar. Yang lalu-lalu, tidak benar lagi. Saya bicara bukan wakil Malaka saja. Tapi juga sebagai Ketua Suku Adat di Timor," kata Raja Dominikus yang menjabat Liurai Wehali dari Kerajaan Besar Timor, Wesei Wehali.

Raja Dominikus meyakini, partai sekelas PDI-Perjuangan tentu tidak akan salah menjatuhkan pilihan dengan plafon perjuangan pembela kaum marhaenis. PDI-Perjuangan sebagai partai anti korupsi akan menjatuhkan pilihan dengan memilih pasangan calon yang tepat.

Mahasiswa Malaka, Ignasia Seuk Nahak kepada wartawan via telpon selulernya, Kamis (13/8/20) mengatakan PDI-Perjuangan tentu akan memberikan keputusan yang tepat kepada calon pemimpin Kabupaten Malaka lima tahun ke depan.

Ketua Gerakan Mahasiswa Malaka (GEMMA) Kefamenanu itu mengatakan PDI-Perjuangan perlu memberikan keputusan kepada figur atau calon pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik dan terhindar dari korupsi.

Politisi senior asal PDI-Perjuangan Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu membenarkan keinginan warga Malaka yang menunggu SK DPP PDI-Perjuangan di tengah maraknya kasus dugaan korupsi.

"Itu, masyarakat punya keinginan. Dan keputusan DPP tentu akan terbaik," kata Devi yang menjabat Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Malaka yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka saat ini ketika dikonfirmasi via telpon selulernya, Kamis (13/8/20) siang.

Sehubungan dengan pemberantasan korupsi di Kabupaten Malaka, Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia memberi atensi khusus untuk penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malaka.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa kepada wartawan via telpon selulernya, beberapa waktu lalu mengatakan KOMPAK dan PADMA Indonesia mengawal khusus kasus-kasus dugaan korupsi dan bekerja sama dengan Mabes Polri, Kejagung dan KPK untuk memberantas korupsi di Kabupaten Malaka.

Gabriel mengemukakan pendapat tersebut terkait proses hukum kasus dugaan korupsi benih bawang merah yang ditangani penyidik Polda NTT dan sejumlah kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Malaka yang ditangani Kejati NTT, Kejari Belu dan Polres Malaka.

Menurutnya, pemberantasan korupsi di Kabupaten Malaka sangat urgen karena Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan RI-RDTL, beranda terdepan NKRI. Ke depan, Malaka bisa membangun dan sejahtera jika korupsi diberantas, karena menjadi salah satu sebab kemiskinan di wilayah perbatasan RI-Timor Leste.

Data dan informasi yang dihimpun, sejumlah kasus dugaan korupsi yang sementara diproses hukum baik Polres Malaka, Kejari Belu, Polda NTT maupun Kejati NTT di antaranya Kasus Tebing Naimana, Kasus SMAN Wederok, Kasus Kacang Hijau, Kasus Rumah Singgah Puskesmas Fahiluka, Kasus Pengadaan Itik, Kasus Benih Bawang Merah, Kasus Lampu Sehen, Kasus Rehab Rujab Bupati Malaka.

Kasus-kasus tersebut telah menjadi atensi aparat penegak hukum dan media massa. Publik di Kabupaten Malaka menghendaki agar kasus-kasus tersebut harus diusut tuntas untuk menyelamatkan keuangan negara. (R-2/ans)