Menia, Pelopor9.com – Menyikapi masalah yang terjadi di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), diharapakan sebuah kejujuran bersama dalam melihat persoalan yang terjadi.

Namun untuk tindakan kekerasan dan reprsif dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, tidak hanya kepada perempuan dan anak tetapi kepada semua elemen baik laki-laki dan perempuan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Emilia J. Nomleni kepada Wartawan di Sabu Raijua, Jumat (21/8/20), terkait dengan masalah tindakan represif yang dilakukan oleh Aparat Kemanan di Besiape belum lama ini.

Ketua DPRD Propinsi NTT ini juga meminta agar Pemerintah tidak lelah untuk terus berbicara bersama rakayat supaya bisa menemukan jalan keluar.

“Soal ada perbeadaan tuntutan-tuntutan, tentu itu yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menemukan jalan keluar”.katanya

Dirinya meninginkan agar semua berpikir secara jernih serta meletakan masalah yang terjadi pada tempat dan porsinya. Pemerintah ada sebagai pemerintah yang mengelola rakyatnya tetapi juga harus berada dalam posisi bagaimana mendengarkan rakyatnya.

“Rakyat juga harus tahu tentang berbagai hak dan kewajiban. Tidak hanya berbicara tentang hak tetapi juga kita berbicara tetang kewajiban” tegas Ketua DPD PDIP Propinsi NTT ini.

Dirinya berharap agar semua komponen berbesar hati dan membuka hati untuk duduk bersama mendiskusikan jalan keluarnya. Kalau semua ada pada pokoknya nanti sulit.

Untuk masalah tanah Besipae sendiri, menurutnya sementara diurus dan membutuhkn proses yang panjang. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

“Persoalan tanah Besipae ini, tidak bisa bicara hari ini dan selesai tetapi ada dalam sebuah proses yang nantinya betu-betul bisa menemukan solusi” ujarnya. (R-2).