Kupang, Pelopor9.com –  Kader PKK dan Posyandu menjadi ujung tombak pencegahan stunting di Kota Kupang. Menjadi yang terdepan dalam memerangi stunting, dimana terlibat langsung dengan masyarakat. Adanya pandemi Covid-19, menjadikan penanganan stunting lebih menantang, karena situasi pandemi menimbulkan kerawanan stunting pada anak-anak.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Kupang, Jefirstson R. Riwu Kore, pada kegiatan Jambore Kader PKK dan Posyandu Kota Kupang, dengan Tema Dengan Jambore Kader PKK dan Kader Posyandu, Kita Tingkatkan Profesionalitas Kader Untuk Mendukung Pemerintah Dalam Pencegahan Stunting di Kota Kupang” yang diselenggarakan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (16/9/20).

Kegiatan ini, dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Hilda Riwu Kore - Manafe dan Ny. Elisabeth Man - Rengka, Camat dan Lurah,  Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan serta para kader PKK dan kader posyandu Kota Kupang.

Dikatakannya, pencegahan stunting merupakan salah satu turunan dari agenda prioritas nasional. Merupakan salah satu turunan dari nawacita ke-lima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. sangat penting dilakukan karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.

”Stunting sendiri merupakan permasalahan gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama atau kronis, terjadi sejak bayi dalam kandungan karena saat hamil sang ibu kurang mengkonsumsi makanan bergizi,” paparnya.

Oleh karena itu, upaya yang sangat penting dilakukan adalah memastikan pemenuhan gizi ibu dan bayi selama masa kehamilan hingga anak menginjak usia dua tahun. Jika tidak tepenuhi, maka anak akan mengalami malnutrisi.

Disadarinya, penanganan stunting sangat penting dilakukan dengan adanya dukungan dari pemerintah. Perangi stunting harus difasilitasi dengan anggaran yang cukup . karena itu diharapkan kerativitas dan usulan dari setiap kader.

“kreativitas, saran dan usulan-usulan yang positif dari seluruh kader PKK dan posyandu akan menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam mengusulkan anggaran terkait kegiatan pencegahan stunting di kota Kupang” jelasnya.

Dirinya meminta agar, Tim Penggerak PKK segera membuat pengusulan untuk kegiatan tiga bulan kedepan agar dapat diinput kedalam sistem untuk dibahas dalam sidang perubahan anggaran DPRD Kota Kupang.

Demikian juga untuk anggaran murni 2021, Wali Kota ingatkan Tim Penggerak PKK sudah harus membuat anggaran untuk kegiatan-kegiatan PKK termasuk posyandu dan dasa wisma agar program-program kerja dapat dilaksanakan. Sebab penganggaran di pemkot Kupang saat ini sudah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat.

“Mulai saat ini ada perubahan besar dalam pola anggaran kita, bila tidak ada penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang diinput dalam sistem untuk tahun anggaran 2021, maka kita tidak bisa melaksanakan program-program tersebut,” jelasnya.

Ketua panitia jambore yang juga ketua kelompok kerja (pokja) IV TP PKK Kota Kupang, dr. Jane E. Fransiska, dalam laporannya menjelaskan, berdasarkan data aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) Dinas Kesehatan Kota Kupang, kondisi stunting di Kota Kupang periode Februari 2020 sebesar 32,23 persen.

Masih sangat tinggi dibanding target penurunan angka stunting nasional di tahun 2024 yaitu 19 persen. Sehingga melalui jambore ini diharapkan dapat menghasilkan kader yang handal agar angka stunting kedepan dapat diturunkan, dan selain itu juga jambore ini dapat menjadi ajang berbagi informasi dan pengalaman bagi para kader  dalam pencegahan stunting. (R-2/PKP).