Malaka, Pelopor9.com - Sejumlah warga Kabupaten Malaka menyoroti rumah jabatan (rujab) Bupati Malaka. Sorotan itu berkenaan dengan akhir masa jabatan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS) dan anggaran sewa rumah milik orang tuanya.

Belakangan ini, rujab Bupati Malaka disoroti warga. Entah apa alasannya? Data dan informasi yang dihimpun, Bawaslu Kabupaten Malaka akan menyurati Bupati SBS selaku calon petahana di Pilkada Malaka.

Pemberitahuan itu bertujuan mengingatkan Bupati SBS agar menginventarisir aset negara yang dipakai selama ini dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara pasca penetapan pasangan calon (paslon) Pilkada Malaka.

Sudah lima tahun, tidak ada rumah jabatan bupati. Kantor-kantor juga tidak ada. Bagaimana bisa pelayanan pemerintahan berjalan baik. Mustahil," kata salah seorang warga Besikama menyambar kata-kata Emanuel Seran, politisi asal Kecamatan Malaka Barat dalam sambutannya pada pertemuan keluarga dalam rangka sosialisasi bakal pasangan calon (paslon) Bupati, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin, S.Sos yang akrab Kim Taolin dengan tagline Paket SN-KT di Makfatin Desa Besikama Kecamatan Barat, Senin (21/9/20).

Emanuel mengatakan tidak ada bangun kantor-kantor dan rujab Bupati Malaka yang dibangun selama ini. Padahal, kemampuan anggaran daerah bisa diperuntukkan bagi pembangunan perkantoran dan rujab bupati.

Ditegaskan, tidak adanya bangunan perkantoran dan rujab jabatan dapat menghambat pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, Paket SN-KT wajib membangun gedung perkantoran dan rujab bupati dan wakil jika dipercayakan masyarakat Malaka untuk memimpin Kabupaten Malaka lima tahun ke depan.

Bakal paslon Bupati Malaka, Simon Nahak senantiasa menyuarakan pentingnya pembangunan gedung perkantoran dan rumah jabatan.

Dikatalan, pembangunan perkantoran dan rumah jabatan menjadi kegiatan prioritas untuk dilaksanakan dalam masa kepemimpinan jika dipercayakan masyarakat Malaka.

Meski belum ada rujab bupati dan wakil, kata Simon Paket SN-KT tidak mengeluh. Rumah pribadi akan dijadikan rujab sementara tanpa harus disewakan. Sehingga, sebagian anggaran daerah bisa digunakan untuk pembangunan perkantoran dan rujab bupati dan wakil.

Anggaran sewa rumah jabatan dengan nilai miliaran menurutnya, sebaiknnya dianggarakan untuk bangun rumah jabatan, karena rumah jabatan merupakan identitas diri dari sebuah kabuapeten.(R-2/ans)