Kupang, Pelopor9.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan ada 14 kabupaten/kota yang mengalami kemarau panjang pada tahun ini. Karena itu Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi NTT, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera berkoordinasi dengan daerah agar bisa mengatasi masalah sedini mungkin.

 angkat suara dan memberikan solusi kepada pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh, Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa, Ketua Komisi II DPRD NTT, Kasimirus Kolo dan Anggota DPRD NTT asal Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, Senin (21/9/20).

Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna,  mengatakan masalah kekeringan di NTT bukanlah masalah baru karena hampir setiap tahun daerah ini selalu dilanda kekeringan. Tahun ini, ada 14 daerah yang mengalami kekeringan dengan 8 kabupaten yang akan mengalami kekeringan dengan status kekeringan ekstrim.

"DPRD meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan melakukan penanganan sedini mungkin sehingga masyarakat tidak dirugikan," kata Inche.

Persoalan serius yang sering dihadapi di NTT adalah soal gagal panen, kekurangan air bersih dan juga kebakaran. Dirinya meminta pemerintah harus mempersiapkan para petani untuk melakukan persiapan musim tanam di akhir tahun 2020 dengan persiapan lahan pertanian dan juga menjamin ketersediaan air.

Yang harus dilakukan Pemerintah NTT menurutnya, harus serius melakukan koordinasi dengan pemda kabupaten/kota khususnya daerah yang terdampak serius agar segera mempersiapkan penanganan sedini mungkin dalam gerak bersama untuk menolong para petani menghadapi musim kekeringan.

Menginstruksikan kepada semua OPD untuk melakukan persiapan dan antisipasi musim kemarau. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi masyarakat.

Ia juga menjelaskan, pada Perubahan Anggaran Tahun 2020 DPRD NTT telah menyetujui sejumlah tambahan anggaran di SKPD terkait untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang dihadapi oleh para petani dengan berbagai program untuk menolong para petani.

"DPRD juga telah menyetujui untuk mengalokasikan sejumlah penambahan dana kontigensi untuk mengantisipasi jika kekeringan itu dengan tingkat ancaman tinggi dan terancam gagal tanam," kata Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT ini.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa mengatakan Pemprov harus segera proaktif membangun koordinasi dengan pemkab/pemkot sesuai petunjuk BMKG atas wilayah-wilayah krusial dan titik rawan kekeringan agar diatasi sedini mungkin.

Menurutnya, kekeringan akan membahayakan lahan pertanian, baik itu di lahan basah maupun di lahan kering. Kekeringan sudah mulai mengancam lahan persawahan yang mengakibatkan gagal panen.

“Pemerintah mesti memiliki road map antisipasi musim kekeringan di saat petani tengah mempersiapkan lahan sesuai kalender tanam, termasuk potensi kekeringan di lahan basah.”katanya

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD NTT, Kasimirus Kolo mengatakan bencana kekeringan ini bukan hal baru, sehingga pemerintah daerah sudah semestinya punya langkah-langkah konkrit mengantisipasi masalah ini, baik Pemprov NTT maupun kabupaten/kota.

 "Saran saya semua dinas teknis berkoordinasi untuk mencari solusi bersama. Masalah kekeringan ini harus ditangani lintas sektor, jangan hanya satu-dua instansi, tapi semua harus bergerak bersama," kata Kasimirus.

Anggota DPRD NTT asal Fraksi PKB, Ana Waha Kolin juga mengatakan pembangunan sumur bor menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan kekeringan di NTT. DPRD NTT telah sepakat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur bor di kabupaten/kota.

"Kita minta pemerintah turun langsung ke lapangan supaya tau persis kondisi di mana yang paling rawan, sehingga pembangunan sumur bor benar-benar tepat sasaran dan masyarakat terlayani dengan baik," kata aktivis perempuan ini. (R-2/*)