Belu, Pelopor9.com - Masalah tenaga kerja non prosedural terus mengkhawatirkan. Semua pihak mulai berperan. Gereja Katolik bertekad memerangi masalah buruh migran dan perantau untuk mencegah kejahatan perdagangan orang. 

Demikian Uskup Atambua, Mgr Dominikus Saku kepada wartawan di sela-sela pertemuan pastoral XI Regio Nusra di Hotel Matahari Atambua, Rabu (24/7/19).

Menurutnya, Gereja berperan dalam mengatasi masalah buruh migran dan perantau. Peran gereja membentuk kelompok umat basis (KUB) untuk mengidentifikasi masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap. 

Lanjutnya, masalah ini menjadi perhatian gereja, karena menjadi sasaran kejahatan perdagangan orang. Gereja membentuk KUB untuk pemberdayaan kapasitas umat dalam rangka penanggulangan masalah buruh migran dan perantau dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Dikatakannya lagi, dibutuhkan kecerdasan masyarakat dalam mengelola segala bentuk informasi yang beredar di media sosial agar tidak terjerumus dan menjadi korban kejahatan. Itulah sebabnya, pertemuan pastoral XI Regio Nusra di Atambua mengangkat tema Gereja Nusra Peduli Migran dan Perantau menjadi sebuah tanggungjawab bersama Pemerintah, Gereja dan masyarakat. 

Sementara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya, mengatakan perlunya komitmen bersama pemerintah, gereja dan semua elemen dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi NTT. Persoalan kemiskinan muncul, karena belum berbuat sesuatu yang fokus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Padahal, NTT mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. 

Dijelaskan, kemiskinan memicu tingginya angka pekerja migran dan perantau. Sehingga, pemerintah dan gereja harus bekerja keras dan bersinergi untuk menuntaskan persoalan migran dan perantau melalui pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. 

Gubernur NTT menghimbau adanya kerja sama dan peran gereja untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pemerintah mendukung gereja dalam memperkuat kelembagaan dalam memerangi masalah migran dan perantau. 

"Memang, pemerintah terus berupaya melarang orang untuk berangkat ke luar NTT. Namun, peran gereja juga sangat diharapkan agar sama-sama merubah pola pikir masyarakat. Sehingga enggan bekerja di luar negeri," katanya. 

Lanjutnya, pemerintah siap mendukung kelompok-kelompok binaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan kewirausahaan dengan anggaran agar dapat berkembang menjadi kelompok yang mandiri secara ekonomi, (R-1/ans).