Menia, Pelopor9.com – Sesuai laporan Pemerintah Sabu Raijua, yang disampaikan dalam Rapat Kordinasi bersama DPRD, Jumat (23/4/21). Total taksasi kerugian yang dialami bencana Seroja, khusus kerugian berupa kerusakan rumah tinggal, diperkirakan mencapai Rp. 725.500.000.000. diluar fasilitas pemerintah, fasilitas umum dan lain-lain.

Total rumah penduduk yang rusak sebanyak 15.050 dengan rincian, rusak berat sebanyak 3.809, rusak sedang sebanyak 3.467 dan rusak ringan sebanyak 7.774, Fasilitas pendidikan sebanyak 272, fasilitas Kesehatan sebanyak 59, kantor sebanyak 91 dan fasilitas umum sebanyak 1.071.

Penjabat Bupati Sabu Raijua, Alexander Doris Rihi dalam kesempatan itu menjelaskan, pemerintah sudah menurunkan tim untuk mendata ulang rumah penduduk sehingga bisa mendapatkan data yang benar-benar valid dan akan dikirim segera ke pemerintah propinsi dan pusat.

“ini data harus haris validasi ulang dan kita sudah turunkan tim supaya kita dapatkan data yang valid sesuai by name bay addres,”ujarnya.

Disampaikannya, sesuai dengan Perka BNPB N0.15 tahun 2011 telah ditetapkan kategori kerusakan mendapatkan biaya sebesar 50 juta rusak berat, 25 juta rusak sedang dan 15 juta rusak ringan

Dijelaskannya, uang sumbangan yang masuk ke rekening posko bencana pemda Sabu Raijua hingga 23/4/21 sebesar Rp. 466.774.744, bantuan material sebanyak 220 paket dengan penyumbang sebanyak 30 donatur.

Sementara kebutuhan penanganan pasca bencana, menurutnya sembako, tenda minimal 1000 lembar, seng minimal 840.000, kayu usuk minimal 48.000 batang, triplrk 10.000 lembar dan paku seng minimal 24.000 kg.

Melihat laporan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Sabu Raijua, Leonidas VC Adoe dirinya mempertanyakan angka kerugian yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dimana melebihi anggaran APBD Sabu Raijua.

“Angka kerugian melebihi anggaran APBD Sabu Raijua dan belum termasuk gedung pemerintahan dan faslitas umum, ini perhitungannya dari mana,”Tanya Anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini.

Menurutnya, data yang disodorkan oleh pemerintah, sangat naratif, dan bantuan yang selama ini sudah masuk ke Posko bencana, hanya bersifat gelondongan. Karena itu DPRD sangat sulit melakukan pengawasan.

“Data yang disodorkan sangat naratif, kami tidak dapat lakukan pantau karena data bantuan hanya secara gelondongan,”ujarnya.(R-2).