Malaka, Pelopor9.com - Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kabupaten Malaka sudah terbentuk dan dilantik beberapa waktu lalu. Perhatian dan aktivitas FTBM Malaka sementara berjalan dan dilakukan dalam segala aspek kehidupan manusia di antaranya, budaya, wisata, pendidikan dan sosial dengan masalah-masalah yang relevan.

FTBM Malaka mengembangkan literasi budaya anti korupsi untuk mendukung Program 100 Hari Kerja kepemimpinan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Wakil Bupati (Wabup), Louise Lucky Taolin, S. Sos yang akrab dikenal Kim Taolin di awal masa pemerintahannya.

Ketua FTBM Malaka, Romo Yudel Neno Projo dalam keterangan persnya yang dikirim via pesan whatsApp dari ponselnya, Sabtu (29/5/21) mengatakan pihaknya sangat mendukung Program 100 Hari Audit dalam rangka pemberantasan korupsi di Kabupaten Malaka. FTBM akan menggelar kegiatan-kegiatan yang relevan untuk mendukung program kepemimpinan di Malaka saat ini.

"Literasi budaya anti korupsi juga perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengatasi mentalitas koruptor. Memang, korupsi harus diproses secara hukum dan juga aspek lain juga harus dipakai seperti pendidikan nilai agar betul-betul membuat orang jera dan tidak semena-mena menggunakan kuasa dan jabatan untuk mengeruk kekayaan," kata Romo Fon, demikian akrab disapa.

Selain itu, pekerjaan administrasi dilakukan secara tertib dan ditunda-tunda. "Sikap Pemda Malaka ini sangat membantu para tokoh agama dalam pendidikan umat. Ini tugas moral untuk mencegah tindakan amoral. Pembinaan mental umat tidak sebatas lewat mimbar, tetapi tindakan konkrit. Dan efek jera hukum turut menciptakan literasi kultur khas Malaka," lanjut Romo Fon menjelaskan.

Artinya apa, kata Romo Fon ada sikap menghargai hak orang lain, tahu memperlakukan orang dan memanfaatkan fasilitas publik. FTBM Malaka yang bergerak di bidang literasi mengajak para pegiat literasi, khususnya di Malaka untuk mendukung program Pemda Malaka saat ini.

Karena, arti literasi sesungguhnya sebuah kecakapan hidup yang penuh tanggung jawab, taat norma dan nilai, serta mengutamakan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam mendidik masyarakat untuk memiliki kecakapan hidup.

"Sesuatu yang cakap, hanya dapat diperjuangkan dengan cara yang cakap pula," ujarnya

Dirnya menambahkan, literasi sebagai bentuk edukasi perlu dilakukan supaya publik tahu bahwa literasi tidak hanya sebatas menulis, membaca dan menghitung. Akan tetapi berkaitan juga dengan pendidikan dan pembinaan mental dan karakter manusia. (R-2/ans)