Malaka, pelopor9.com - Insentif Fukun (red, tokoh adat), salah satu program prioritas pembangunan dalam masa kepemimpinan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Wakil Bupati (Wabup), Louise Lucky Taolin, S. Sos yang akrab dikenal Kim Taolin fokus diperjuangkan untuk direalisasikan. Karena itu, jangan ada pihak yang menghambat proses dan tahapan realisasi program Insentif Fukun tersebut.

Hal ini diungkapkan Pemangku Adat Liurai Malaka Wehali, Dominikus Kloit Tey Seran ketika dihubungi wartawan via telpon selulernya, Senin (26/7/21) petang.

Dominikus mengatakan insentif tokoh adat sebagai salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Malaka tidak boleh dihambat proses dan tahapan realisasinya. Karena, program tersebut sesuai visi-misi dan program Bupati Simon dan Wabup Kim Taolin yang sudah disampaikan pada masa kampanye Pilkada beberapa waktu lalu.

Jika ada yang menghambat, kata Dominikus pihaknya akan berkumpul dan mengajukan mosi tidak percaya bahkan mengancam akan menggelar demonstrasi. Program Bupati dan Wabup Malaka terpilih dan dilantik harus dilaksanakan. Para tokoh adat di Kabupaten Malaka berkumpul untuk menyampaikan pernyataan dan sikap terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malaka yang disinyalir terlibat dalam usaha menghambat realisasi program tersebut.

Informasi dan data yang dihimpun, program Insentif Tokoh Adat Malaka sudah dibahas dan disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malaka, pertengahan Juli, lalu. Dengan demikian, program tersebut tidak boleh dibatalkan.

"Itu sudah menjadi agenda pemerintah yang harus dilakukan pasca berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai protokol kesehatan Covid-19," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek, SH sebagaimana yang dilansir media ini, Senin (26/7/21) siang. (R-1/ans)