Tujuh Pimpinan OPD Malaka Bakal Lepas Jabatan

Pengamat Hukum Unika Widya Mandira Kupang Mikhael Feka

Malaka,Pelopor9.com - Sedikitnya tujuh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka bakal melepaskan jabatan karena tersangkut kasus tindakan pidana dan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

 

Pengamat Hukum Unika Widya Mandira Kupang, Mikhael Feka ketika dikonfirmasi wartawan via telpon selulernya, Senin (15/11/21) seorang pejabat ASN bisa melepaskan jabatannya jika tersandung kasus pidana dan sanksi sesuai rekomendasi Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) karena diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN.

 

Terkait pejabat ASN yang terlibat kasus pidana, kata Mikhael bisa ditahan ketika yang bersangkutan sudah ditahan dan atau menjalani hukuman sesuai putusan tetap pengadilan. Sedangkan, pejabat ASN yang terbukti terlibat melanggar netralitas ASN dalam Pilkada 2020 dapat diberhentikan sesuai kategori sanksi baik sedang maupun berat.

 

Dijelaskan, sanksi sedang di antaranya turun pangkat, dengan sendiri jabatan yang diemban bisa dilepaskan. Sedangkan, sanksi berat, diberikan dengan menonjobkan seorang pejabat ASN sesuai rekomendasi KASN. Semua itu, bisa dilakukan asalkan seorang bupati selaku pejabat pembina kepegawaian menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi KASN.

 

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek, SP dalam keterangan pers kepada media di Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka, Senin (15/11/21) mengatakan enam pimpinan OPD lingkup Pemkab Malaka diberi sanksi kategori sedang sesuai rekomendasi KASN atas dasar hasil pemeriksaan Bawaslu Malaka terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Malaka 2020.

 

Dikatakan, KASN memberi sanksi kategori sedang kepada enam ASN yakni Agustinus Bria (Penjabat Kades Hatimuk), Yohanes Bernando Seran (Kaban Perbatasan), Brinsyna Elfrida Klau (Kadis Kominfo), Yosefina Bete Manek (Kadis Keluarga Bencana), Mathildis Niis Seran (Kabag Ekonomi), Hendriana Lopo (Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan).

 

Informasi yang dihimpun wartawan, Enam pejabat ASN yang direkomendasikan KASN bisa melepaskan jabatan karena turun pangkat jika Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH menindaklanjuti rekomendasi KASN sesuai sanksi kategori sedang. Sedangkan satu jabatan yakni Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Rocus Gonzales Funai Seran bisa dinonjobkan jika sudah ditahan karena berkas sudah P-21 dan atau menjalankan hukuman sesuai putusan tetap pengadilan. (R-1/ans)