Kupang, Pelopor9.com – Momentum Hari Pancasila 1 Juni 2022 dirayakan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timue (NTT) ini merupakan sebuah kunjungan penting dan bersejarah.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT menilai bahwa kunjungan presiden di NTT menjadi penting dalam konteks Hari Pancasila 1 Juni sekaligus Hari Lingkungan Hidup sedunia yang diperingati pada 5 Juni 2022 mendatang. Melakukan evaluasi atas praktik-praktik pembangunan yang mengabaikan lingkungan hidup di NTT.

“Kedatangan presiden Jokowi di NTT di hari Pancasila dan menjelang hari Lingkungan Hidup harus menjadi momentum untuk mengevaluasi investasi “kotor” dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan keselamatan warga dan lingkungan hidup di NTT,”tulis Direktur WALHI NTT, Umbu Wulang T. Paranggi dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (1/06/22)

Dikatakan, hasil investigasi WALHI NTT bahwa beberapa proyek strategis nasional di NTT banyak menimbulkan konflik baik antara pemerintah lokal, masyarakat dan koorporasi, terutama pada konflik agraria, alih fungsi hutan dan lahan masyarakat adat untuk kepentingan investor.

“Di tapak bawah terjadi gesekan yang kuat bahkan adanya perlawanan warga terkait dengan kebijakan pembangunan yang mengabaikan lingkungan,”katanya.

Dia mencontohkan kasus pembangunan waduk Lambo di Nagakeo, kasus terancamnya ekosistem komodo dan ruang penghidupan masyarakat di Tamana Nasional Komodo Labuan Bajo akibat kebijakan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasioanl, kasus alih fungsi lahan pesisir menjadi tambak garam di Malaka yang merusak kawasan mangrove, kasus proyek Geothermal  di Waesanno, Manggarai Barat, Geothermal Daratei Mataloko, dan kasus pencemaran lingkungan oleh PLTU Ropa di kabupaten Ende. 

“WALHI NTT mencatat setidaknya ada 41 kasus agraria yang mengorbankan masyarakat adat. Mayoritas merupakan kasus perampasan lahan masyarakat untuk kepentingan proyek-proyek skala besar seperti pertambangan, pariwisata, mono kultur dan proyek-proyek strategis nasional lainnya. Selain itu, tercatat 17 individu masyarakat sipil yang menjadi korban kriminalisasi dengan tuduhan pelanggaran hukum yang beragam dengan tujuan untuk mengintimidasi gerakan masyarakat dalam mempertahankan Hak masyarakat atas tanah,”tulisnya lagi.

Evaluasi Proyek Strategis Nasional di NTT

Presiden Jokowi sudah seharusnya memberikan perhatian yang intens bagi korban pembangunan dari proyek-proyek skala besar yang mengorbankan tanah masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di NTT.

Proyek pembangunan waduk lambo yang berdampak pada lahan produktif dan pemukiman masyarakat adat Lambo Nagekeo. Proyek ini terkesan dipaksakan dan berindikasi perampasan tanah adat masyarakat adat lambo. Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo bukannya tidak menginginkan waduk.

Masyarakat menolak lokasi pembangunan di Lowo se sekaligus masyarakat adat memberikan solusi agar lokasi pembangunan waduk dipindahkan dari Lowo Se ke Malawaka atau Lowo Pebhu yang juga masih wilayah adatnya. Lowo Se terdapat pemukiman warga, berbagai intentitas budaya, padang perburuan, kuburan leluhur, sarana publik, lahan-lahan pontesial masyarakat adat. Namun pemerintah terkesan menutup ruang dialog dengan masyarakat adat.

“WALHI NTT menilai dari sekian banyaknya kasus lingkungan hidup di NTT yang saat ini tidak serius diurus oleh pemerintah, maka pembangunan saat ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila yaitu pembangunan yang memanusiakan manusia dan berkeadilan ekologi,”tambahnya. (R-1)