Foto bersama: Wakil Bupati Belu, JT Ose Luan (Tengah) foto bersama usai pertemuan stunting
Belu, Pelopor9.com - Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas), angka prevalensi Stunting di Indonesia cenderung menurun setiap tahun. Di Kabupaten Belu, angka itu juga mengalami penurunan.
Pada tahun 2018, angka Stunting atau pertumbuha anak lebih pendek dari usia normal sebesar 26, 95 persen. Dan pada tahun 2019, angka itu menurun menjadi 21, 23 persen.
Hal ini dikemukakan Wakil bupati (wabup) Belu, JT Ose Luan dalam sambutannya pada pertemuan analisis Stunting tingkat Kabupaten Belu, Rabu (5/2/20) di Hotel Nusantara 2 Atambua.
Dikatakan, pertemuan yang dilakukan saat ini dipandang penting karena menentukan prioritas kegiatan dan alokasinya. Langkah ini menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk menentukan akses rumah tangga sepanjang 1000 hari pertama kehidupan (HPK) balita terhadap intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Pertemuan ini difokuskan pada upaya percepatan penanggulangan Stunting sehingga perlu intens dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang tepat.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan yakni multisektoral dengan intervensi yang terintegrasi. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mempercepat penurunan angka prevalensi Stunting.
Upaya percepatan penanggulangan Stunting segera dilakukan, sehubungan dengan menurunnya produktivitas dan tingginya resiko penyakit kronis ketika balita memasuki usia dewasa.
Menurut Wabup Ose Luan, Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis atau kurangnya asupan gizi pada masa 1.000 HPK. Kondisi ini memberi dampak pada otak yang mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.
Lanjut mantan Sekda Belu itu mengajak semua pemangku kepentingan, dan elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menanggulangi masalah Stunting di Kabupaten Belu demi terciptanya generasi penerus yang sehat dan cerdas di masa depan.
Dalam acara pembukaan pertemuan yang berlangsung selama dua hari terhitung 5 sampai 6 Februari itu, Wabup Ose Luan didampingi dua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Florianus Nahak dan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Joice Manek. (R-1/ans)