Menia, Pelopor9.com - Pasca penggrebekan dan penyitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium atau bensin 5 ton di Sabu Raijua, menguat isu baru. Disebut persoalan kelangkaan BBM melibatkan banyak pihak.

Bupati Sabu Raijua, Nikodemus N. Rihi Heke saat diwawancara media ini seusai rapat tertutup dengan pihak APMS dan kepolisian, Sabtu (08/02/2020) siang di ruang kerjanya, mengaku ada keterlibatan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dikatakannya, oknum anggota dewan itu, mengambil jatah BBM Sabu Raijua sebanyak 5 ton pada bulan Desember 2019. Sehingga terjadi selisih dan tidak diketahui, ke mana BBM itu disalurkan?

"Dilaporkan bahwa pada bulan Desember tahun 2019 lalu ada terjadi selisih 5 ton BBM dan kita coba cari tau bahwa selisih 5 ton itu ada dimana?katanya.

Dia juga menegaskan bahwa apabila ada keterlibatan dari pihak Pemda sendiri dalam melakukan diskriminasi mafia BBM itu, maka harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Saya sudah tegaskan dari kemarin-kemarin tentang persoalan-persoalan seperti ini, jangan sampai juga ada keterlibatan Pemda sabu Raijua, stafnya atau siapa-siapa, tolong itu diungkapkan supaya kami akan tindak tegas,"ujarnya.

Terpisah, ketua Fraksi PDIP Sabu Raijua, Karel. O. Modjo Djami mengaku, Fraksi PDIP mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Polres Sabu Raijua, untuk mengungkap siapa yang bermain BBM.

Terkait, dugaan adanya keterlibatan anggota Dewan. Ia menegaskan bahwa Fraksi PDIP maupun anggota PDI Perjuangan memastikan betul bahwa tidak ada satupun anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sabu Raijua yang terlibat dalam penimbunan dan penjualan BBM tertentu, BBM Khusus Penugasan maupun BBM jenis lainnya di Kabupaten Sabu Raijua. (R-1/jom