Malaka, Pelopor9.com - Komisi I DPRD Kabupaten Malaka menolak pengadaan mobil bantuan yang diperuntukkan bagi tokoh agama di Kabupaten Malaka. Alasannya, tidak ada satu pun proposal permohonan bantuan mobil yang diajukan para tokoh agama.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu kepada wartawan di Betun, Sabtu (2/5/20).

Dikatakan, penolakan tersebut menjadi kesepakatan final yang diputuskan bersama-sama dalam rapat komisi yang dihadiri Wakil Ketua, Fredrikus Seran, Bernadete Luruk Seran selaku sekretaris dan seluruh anggota komisi, beberapa waktu lalu.

Keputusan penolakan itu diambil berdasarkan jawaban Kabag Bagian Umum Setda Malaka, Sius Bere yang mengakui tidak adanya satu pun proposal bantuan yang diajukan terkait bantuan mobil untuk para tokoh tokoh agama.

Saat itu, kata Henri Sius Bere selaku Kabag Umum hanya menjawab rencana usulan bantuan mobil merupakan titipan. Namun, tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang menitipkan usulan tersebut untuk dibahas dalam rapat komisi.

Atas jawaban Sius, Komisi I menolak karena beberapa alasan di antaranya tidak ada proposal permohonan dan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit yang cukup besar. Demikian pun, Komisi menyepakati untuk menolak  dan menghendaki agar pemerintah memanfaatkan anggaran daerah secara baik untuk kebutuhan masyarakat yang lebih urgen dan mendesak.

Deken Malaka, Romo Edmundus Sako Projo, yang dihubungi terpisah oleh wartawan via telpon selulernya, akhir pekan lalu menegaskan tentang penolakan Gereja atas bantuan mobil Pemda Malaka tersebut. Tidak adanya permohonan yang diajukan Gereja kepada pemda Malaka.

“Informasi bantuan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran untuk diserahkan. Sehingga, Gereja menolak dan meminta agar anggaran pengadaan mobil dialihkan kepada penanganan dampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”kata Romo

Alasan lain, kata Deken Malaka bantuan mobil tidak boleh diserahkan di saat situasi menjelang politik Pilkada Malaka. Pemkab Malaka seharusnya memanfaatkan anggaran sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. (R-2/ans)