Malaka, Pelopor9.com - Sidang paripurna DPRD Kabupaten Malaka, beberapa waktu lalu untuk menetapkan alokasi anggaran pengadaan mobil bagi para tokoh agama terindikasi adanya kongkalikong.

Beberapa anggota Dewan Malaka di antaranya Benny Chandradinata, Fransiskus Xaverius Taolin, Yulius Krisantus Seran asal Fraksi Partai Gerindra dan Henri Melki Simu selaku Ketua Fraksi Partai Golkar menolak alokasi anggaran pengadaan bantuan mobil untuk dihibahkan.

Fraksi Gerindra menolak dengan tegas alokasi anggaran pengadaan hibah bantuan mobil karena defisit anggaran daerah yang luar biasa. Selain itu, anggaran daerah perlu dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Fraksi Gerindra, Yulius Krisantus Seran kepada wartawan, Jumat (8/5/20) malam menyesalkan sikap forum dalam penetapan alokasi anggaran hibah bantuan mobil. Suatu keputusan bisa diambil asal jangan menyalahi aturan. Voting bisa dilakukan asalkan kesepakatan itu tidak menyalahi aturan.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu kepada wartawan, awal pekan ini mengatakan Fraksi Partai Golkar menerima alokasi anggaran hibah bantuan mobil.

Secara pribadi, kata Henri dirinya menolak karena tidak memenuhi syarat pemberian suatu bantuan pemerintah yang sifatnya hibah. Henri setuju bantuan mobil diberikan kepada para tokoh agama akan tetapi harus sesuai aturan sehingga tidak bermasalah di kemudian hari.

Alasan aturan hibah ini membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Malaka angkat bicara dalam menyikapi penetapan anggaran hibah bantuan kepada para tokoh agama.

Ketua DPD PSI Kabupaten Malaka, Marianus Fatin kepada wartawan, Sabtu (9/5/20) mengatakan alokasi anggaran hibah bantuan mobil terindikasi pemborosan anggaran daerah. Anggaran daerah tidak diprioritaskan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang urgen dan mendesak.

Dinilai, penetapan anggaran pengadaan hibah bantuan mobil terindikasi adanya kongkalikong karena Dewan melakukan voting atas aturan. Kuat dugaan adanya kongkalikong untuk meloloskan anggaran bantuan mobil.

Sehingga, media perlu melakukan penelusuran dan menanyakan kepada pimpinan dan anggota Dewan Malaka untuk membuktikan dugaan kongkalikong tersebut. Langkah ini perlu dilakukan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Pimpinan Dewan Malaka belum berhasil dimintai keterangan terkait dugaan adanya kongkalikong ketika dihubungi, Sabtu (9/5/20). (R-2/ans)