Ende, Pelopor9.com – Dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Kabupaten, pemerintah diminta segera siapkan aplikasi data base keluarga terdampak, yang terkoneksi secara baik lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Dukcapil, DPMD, BPBD, camat, Kelurahan dan Desa di Kabupapaten Ende.

Pemerintah juga perlu, menyiapkan anggaran khusus untuk tim penanggulangan Covid-19, dan menyiapkan anggaran tetap bagi aparatur Pemerintah ditingkat bawah khususnya bagi BPD, kepala Dusun, RW, RT. Mengingat beban kerja, peran dan tanggung jawab makin besar terutama dalam melakukan pendataan dan penanganan masalah kemanusiaan yang datang tidak menentu ini.

Penegasan ini dikekemukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gabungan Komisi DPRD Ende dan OPD mitra terkait dalam penanganan Covid-19. Kamis (14/5/2020).

Rapat yang dipimpin langsug oleh Ketua Komisi I, Orba K. Ima, dan didampingi Ketua Komisi III, Vinsen Sangu, dan dihadiri 18 orang anggota DPRD Ende dari lintas Komisi, Dinas Dukcapil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PMD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Camat dan Lurah se-Kota Ende serta perwakilan masyarakat kelurahan Rewarangga, Roworena Barat, Mautapaga, Roworena.

Ketua Komisi III DPRD Ende, Vinsen Sangu katakan, pemerintah daerah juga dminta segera menyiapkan anggaran untuk menjawab bantuan tunai kepada Kepala keluarga (KK), yang tidak ter-cover dalam jenis bantuan lainnya seperti Jenis BST kemensos, bantuan Dari APBD provinsi.

“Pemerintah segera melakukan update data KK terdampak Covid-19, yang terpilah secara tegas dengan berbasis pada jenis bantuan dan program yang display pemerintah”tegas Vinsen dalam rilis yang diterima media ini.

Lebih kanjut dikatakannya, bantuan Sosial Tunai (BST) yang didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI Republik Indonesia dengan quota sebanyak 17.754 KK, dinilai tidak representatif dan diduga tidak dilakukan validasi dan verifikasi data secara baik oleh pemerintah.

“Terungkap pula bahwa data tahun 2014 yang dipakai dinas Sosial Kabupaten Ende, tidak terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga tingkat keakurasian sangat lemah”tandasnya. (R-2)