Malaka, Pelopor9.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan segera dihelat, tahapan-tahapan Pilkada sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu adalah Kabupaten Malaka. Bakal Calon Buppati dan Wakil Bupati sudah mulai melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat.

Isu yang dominan saat ini adalah anti Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Koncoisme (KKNK). Dan berharap Kabupaten Malaka menghasilkan bupati dan wakil bupati yang anti KKN.

Praktisi politik asal PSI Kabupaten Malaka, Marianus Fatin mengatakan anti korupsi mendominasi isu menjelang Pilkada Malaka saat ini.

Menurutnya, Kabupaten Malaka yang diimpikan lima tahun mendatang harus bebas dari KKNK dan berbudaya sehingga maju dan sejahtera.

Itulah sebabnya, PSI membuat keputusan untuk mendukung pasangan bakal calon Bupati (bacabup), Simon Nahak dan Wakil Bupati, Louise Lucky Taolin yang santer dikenal Paket SAKTI.

"Kita ingin Malaka membangun dan masyarakat sejahtera. Kalau mau maju, Malaka harus bebas dari KKNK. Karena KKNK menjadi salah satu tantangan pembangunan saat ini, sehingga perlu diberantas," tandas Marianus yang menjabat Ketua DPD PSI Kabupaten Malaka ketika dihubungi via telpon selulernya, Selasa (7/7/20).

Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI), Alfred Baun mengatakan kehadiran ARAKSI di Kabupaten Malaka selama ini bertujuan mengadvokasi beberapa kasus dugaan korupsi.

Tujuannya, kata Alfred pihaknya ingin terlibat dalam upaya menyelamatkan uang negara agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Malaka ke depan.

"Kita mencintai Malaka. Karena kita anak-anak Malaka. Saya juga anak Malaka, karena leluhur saya asal dari Wesei Wehali," kata Alfred kepada wartawan di Kupang, Senin (6/7/20) sore.

Warga Kecamatan Malaka Barat, Benediktus Nahak merasa kaget ketika mendengar kasus dugaan korupsi yang dilaporkan dan ditangani aparat penegak hukum (APH) baik jaksa maupun polisi.

Atas kondisi ini, Benediktus berharap agar pemimpin Malaka ke depan memiliki kemampuan dalam memberantas KKNK untuk kesejahteraan masyarakat. (R-2/ans)