Malaka, Pelopor9.com - Warga masyarakat Provinsi Papua diminta agar menolak calon pemimpin baik bupati dan wakil bupati, calon gubernur dan wakil gubernur maupun calon legislatif yang terindikasi kasus korupsi atau narapidana korupsi.

Karena, korupsi merupakan kejahatan pelanggaran HAM berat dan merampok hak-hak masyarakat Papua.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa dalam press release yang dikirim via pesan whatsApp dari ponselnya kepada wartawan, Selasa (18/8/20).

Gabriel Goa mengatakan pihaknya merasa terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia khususnya Papua dari korupsi. Karena korupsi termasuk kejahatan luar biasa dan pelanggaran HAM berat.

KOMPAK mendesak partai-partai politik (parpol) untuk tidak mengusung calon bupati dan wakil bupati, calon gubernur dan wakil gubernur dan calon legislatif yang terindikasi korupsi atau narapidana korupsi dalam pemilihan umum.

Pihaknya juga mendesak KPK RI, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk serius dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan mem-peties-kan atau kasus-kasus korupsi di Papua yang telah merampok hak-hak EKOSOB Orang Asli Papua.

Adapun alasannya, saat ini Indonesia telah memasuki Pesta Intan HUT Kemerdekaan ke-75. Namun, masih berada dalam kubangan korupsi yang bertolak belakang dengan komitmen dan tekad Presiden Jokowi dalam memberantas korupsi.

Selanjutnya, korupsi harus diberantas karena termasuk kejahatan luar biasa dan merupakan pelanggaran HAM berat sehubungan dengan perampokan hak-hak rakyat miskin. (R-2/ans)