Menia, Pelopor9.com - Fraksi Gabungan, Gerakan Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai bahwa masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum cermat dan terukur dalam merencanakan program dan kegiatan. Menyebabkan banyak anggaran tidak terserap sebagaimana mestisnya. 

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Gerakan Demokrat terhadap Nota Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, yang dibacakan oleh Ketua Fraksi, Dominukus Dadi Lado, pada Paripurna VII DPRD, Rabu (24/7/19).

Menurutnya, anggaran untuk diklat penjenjangan maupun diklat teknis bagi OPD setiap tahunnya cukup fantastis. Tetapi pemerintah masih juga beralasan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Program kegiatan peningkatan sumber daya aparatur tersebut tidak berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing OPD, karena outputnya hampir tidak tersalurkan,”katanya.

Kondisi tersebut katanya, adanya dugaan penempatan sumber daya aparatur yang mengabaikan standar kompetensi, baik kompetensi dasar maupun komptensi bidang. Ini menyebabkan stagnannya penyelenggaraan pemerintahan, serta hilangnya gairah kerja dan dinamika organisasi.

Karena itu, Fraksi Gerakan Demokrat menyarankan agar pemerintah memberi perhatian serius. Dengan menyiapkan serta merumuskan Peraturan Bupati tentang standar dan kompetensi jabatan Sumber Daya Aparatur. 

Untuk diketahui, dari semua Fraksi DPRD Sabu Raijua yakni Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP dan Fraksi Gerakan Demokrat menyatakan menyetujui Rancanagan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksnaan APBD Sabu Raijua tahun 2018 menjadi Perda Sabu Raijua.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa didampingi wakil ketua II Herman Kaho dan dihadiri oleh Sekda dan sekaligus  Ketua TAPD Sarai, Septenius Bule Logo serta pimpinan OPD lingkup Pemda Sabu Raijua, (R-2/jom).