Ende, Pelopor9.com - Kebijakan pemerintah Kabupaten Ende, melakukan perekrutan tenaga honorer secara besar-besaran adalah kebijakan yang tidak bijak.

Membuka pintu bagi publik untuk melihat keburukan wajah pemerintah daerah, yang lemah dalam mengelolah tata kelolah pemerintah yang baik, bersih dan profesionalisme.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten Ende, Vinsen Sangu, melalui rilisnya kepada media ini, Jumat (15/1/21).

Dikatakannya, saat ini Kabupaten Ende sedang fokus pencegahan penanganan Covid-19. Daerah dengan keterbatasan fiskal daerah untuk membiayai belanja publik seperti penanganan masalah kesehatan, pendidikan, tenaga medis, peralatan kesehatan, ketiadaan dokter spesialis, ketiadaan dokter ahli, kekuarangan uang untuk penanganan sektor ekonomi warga.

“Aneh, merintah daerah membuat kebijakan merekrut tenaga honorer secara tertutup, tidak transparan dan sangat kuat unsur kolusi dan nepotis.”tegasnya

Bagi Fraksi PDI perjuangan menurutnya, kebijakan tersebut tidak bijak, tidak polulis. Diperparah lagi, perekrutan tenaga honorer sangat tertutup, tanpa melalui tahapan dan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

“Kuat dugaan Fraksi, perekrutan tenaga honorer besar-besaran adalah sebagai praktek politik pemanfaatan jabatan, untuk keuntungan kelompok dan kroni-kroni kekuasaan yang sedang digenggam”tulisnya

Praktek politik dalam seleksi tenaga honorer yang busuk ini menurutnya, sungguh jauh dari nilai-nilai positif yang bisa diwarisi bagi generasi kabupaten ende ke depan yang lebih baik.

“Kami Fraksi PDI perjuangan, mendesak kepada Bupati ende untuk segera memerintahkan OPD segera menghentikan dan membatalkan seluruh proses perekruitan tenaga honorer yang ada saat ini”ucapnya.

Ketua PA GmnI Ende ini, meminta agar bupati untuk tidak berpangku tangan, segera perintahkan semua OPD agar menghentikan seluruh proses perekrutan tenaga honorer yang kental aroma kolusi dan nepotisme tersebut.

“Kehadiran bupati penting agar tidak dituduh publik kalau Bupati juga bagian dari praktek kotor dimaksud”tulisnya

Untuk diketahui, hasil investigasi Fraksi, OPD yang melakukan perekrutan tenaga honorer dengan sarat kolusi dan nepotisme adalah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, Dinas Sosial dan P3A, Dinas kependudukan, Satpol PP. (*/R-2).