Malaka, Pelopor9.com - Warga Kabupaten Malaka mulai marah pasca Pilkada Malaka. Kemarahan itu dipicu sikap Tim Kuasa Hukum SBS-WT membawa rencana penyaluran insentif kepada para tokoh adat sebagai salah satu program Bupati Terpilih, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Wakil Bupati Terpilih, Louise Lucky Taolin, S. Sos dengan tagline SN-KT.

Sikap itu ditunjukkan Pemangku Adat Wesei Wehali, Raja Dominikus Kloit Tey Seran ketika dihubungi wartawan via telpon selulernya, Selasa (26/1/21) malam.

Raja Dominikus mengatakan semua warga Malaka memiliki hak yang sama dalam pembangunan. Hak untuk memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lain seperti memperoleh insentif.

Dikatakan, para pemangku adat tentunya marah ketika ada pihak yang mempersoalkan insentif tokoh adat dan bahkan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Deken Malaka, Romo Edmundus Sako mengatakan pemberian insentif kepada tokoh adat tidak boleh dipersoalkan sejauh ada regulasi yang memungkinkan penyalurannya. Sehingga, tidak perlu menjadi atensi.

Deken mengimbau agar warga Malaka tetap tenang dalam mengikuti proses sidang gugatan di MK tanpa terpengaruhi dengan isu-isu. "Kita ikuti saja sidang di MK," ujar Deken Malaka ketika dihubungi wartawan via telpon selulernya, Selasa (26/1/21) malam. (R-2/ans)