Malaka, Pelopor9.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka menyesali sikap pembiaran Polres Malaka atas aksi damai tenaga kesehatan (Nakes) yang tergabung dalam Perhimpunan Tenaga Lintas Profesi Kesehatan Kabupaten Malaka, Kamis (28/1/21).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu mengaku sempat menghubungi aparat Polsek Malaka Tengah saat aksi damai Nakes berlangsung hingga selesai. Akan tetapi, tidak berhasil pihak yang dihubungi via telpon seluler saat itu.

"Saya telpon pak Kapolsek Malaka Tengah. Tapi tidak angkat," tandas Henri kepada wartawan di Kantor Dewan Malaka, Jumat (5/1/21) pagi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek kepada wartawan di Kantor Dewan Malaka, Jumat (5/2/21) pagi juga mengaku menelpon salah satu pejabat di jajaran Polres Malaka karena terjadi keributan saat aksi damai Nakes.

Akan tetapi, kata Hendrikus tidak ada aparat keamanan yang tiba di Kantor Dewan untuk melakukan penertiban. "Betul, saya telpon," ujarnya sambil menunjukkan foto profil whatsApp pejabat Polres Malaka yang dihubungi saat itu.

Informasi yang dihimpun belakangan ini, aparat keamanan lingkup Polres Malaka tidak melakukan tindakan kepolisian. Pasalnya, aksi damai itu disebut-sebut tidak diberitahukan ke Polres Malaka. Polres Malaka tidak mengizinkan agar aksi damai itu digelar.

Itulah sebabnya, tidak ada aparat keamanan Polres Malaka yang mendatangi lokasi aksi damai untuk mengawal dan melakukan penertiban situasi karena tidak dizinkan.

Sesuai pantauan, Kamis (28/1/21), aksi itu tidak dipantau dan dikawal aparat keamanan. Aksi Nakes itu hanya dipantau langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Malaka, Daniel Bria, SE tanpa aparat kepolisian. (R-1/ans)