Malaka, Pelopor9.com - Masa 100 Hari Kerja Pemerintahan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Wakil Bupati (Wabup) Louise Lucky Taolin, S. Sos yang akrab dikenal Kim Taolin dengan tagline SN-KT belum selesai. Publik memberi atensi terhadap kerja-kerja pemerintahan dan pembangunan di awal masa SN-KT memimpin Malaka. Program audit 100 hari kerja terus giat dilaksanakan, dari tindakan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan hingga reformasi birokrasi.

Akademisi Diaspora Malaka Jakarta, Benyamin Mali kepada wartawan, Senin (16/8/21) mengatakan masa 100 Hari Kerja SN-KT belum selesai. Ada saatnya, penilaian dapat dilakukan atas hasil kerja 100 hari kepemimpinan SN-KT. Semua punya kepentingan terhadap 100 hari kerja. Dan juga ada pihak-pihak tertentu juga punya kepentingan audit dalam program 100 hari kerja. Tetapi, ada saatnya. Laporan hasil kerja 100 hari akan disampaikan pada saatnya ketika masa 100 hari kerja berakhir.

Dikatakan, pelaksanaan program audit 100 hari tidak sebatas penindakan baik berupa pengawasan dan pembinaan dalam pemanfaatan uang negara, dan dukungan terhadap proses tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH). Akan tetapi, berproyeksi kepada reformasi birokrasi. "Ini salah satu tujuan lain dari program audit dalam masa kerja 100 hari SN-KT," kata Benyamin via telpon selulernya, Senin (16/8/21) petang.

Menurutnya, SN-KT memiliki keunggulan dalam memanfatkan kesempatan masa kerja 100 hari. SN-KT tidak hanya mengurus masa lalu yang berkaitan dengan pemanfaatan uang negara. Akan tetapi, mengurus masa depan Malaka dengan membuka peluang dan menciptakan titik star yang baik untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyukseskan program-program prioritas SAKTI.

Disebutkan, titik star melakukan persiapan menjalankan program prioritas di antaranya launching Kartus Malaka Cerdas, asistensi alokasi dana desa (ADD) untuk insentif fukun (red, tokoh adat), persiapan dan desain pembukaan dua jalur menuju pusat pemerintahan (Puspem) Malaka, persiapan launching Kartu Malaka Sehat, kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk program swasembada pangan dan beasiswa pendidikan magister.

Hal lain, sebut Benyamin lanjutan pembangunan lanjutan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka menjadi niat dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan program prioritas pembangunan Puspem Kabupaten Malaka.

Pengamat Hukum Unika Widya Mandira Kupang, Mikhael Feka kepada wartawan, Selasa (17/8/21) mengatakan Program Audit 100 Hari Kerja kepemimpinan SN-KT menjadi pekerjaan rumah, karena sudah disampaikan sebelumnya. Pekerjaan rumah itu perlu dituntaskan karena punya tujuan reformasi birokrasi.

Dikatakan, program SAKTI dinilai pro rakyat. Reformasi birokrasi menjadi salah satu prasyarat untuk menyukseskan program-program pembangunan. Program yang pro rakyat sekalipun baik, perlu didukung dengan pemerintahan yang bersih dan profesional untuk mencapai clean goverment dan goog goverment. Selain itu, didukung dengan Puspem.

"Baik sekali karena sarana dan gedung perkantoran akan dibangun secara terpusat sehingga memudahkan akses pelayanan," kata Mikhael via telpon selulernya. (R-1/ans)