Kupang, Pelopor9.com - DIPOL FISIP UNDANA (Program Studi Ilmu  Politik, FISIP, Universitas Nusa Cendana) melakukan Survei Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota dan Dinamika Politik Kota Kupang tanggal 7 hingga 15 Februari 2022. Sebanyak 400 respon dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, rukun tetangga, hingga anggota keluarga pada kepala keluarga terpilih. Dengan asumsi pengacakan sederhana, margin of error (MoE) diperkirakan sebesar ± 4,90 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Proporsi jenis kelamin ditentukan imbang 50:50 antara laki-laki dan perempuan yang berusia 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah.

Hasil survei dibagi dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama, mengenai evaluasi masyarakat terhadap Pemerintahan dan Birokrasi Kota Kupang, pada pertanyaan terkait dengan pembangunan di kota Kupang, survei menunjukkan sebesar 84,5 persen masyarakat menilai ada kemajuan (mengalami kemajuan pesat 25 persen, mengalami sedikit kemajuan 59,5 persen).

Terkait kondisi pembangunan di Kota Kupang dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan yang menjawab belum ada kemajuan sebesar 4,8 persen, dan yang menilai adanya kemunduran pada pembangunan di Kota Kupang sebesar 8,6 persen. Pada pertanyaan lain, sebesar 77 persen masyarakat menilai puas kinerja Pemerintah Kota Kupang.

Sedangkan yang menjawab tidak puas sebesar 14,3 persen. Masyarakat yang menjawab biasa saja atas kinerja Pemerintah Kota Kupang sebesar 6,3 persen, dan yang menjawab tidak tahu/tidak menjawabsebesar 2,4 persen.

Dalam rilis yang diterima media ini, menyebutkan bahwa terkait evaluasi kepuasan terhadap sosok Walikota dan Wakil Walikota Kupang, sebesar 81,1 persen masyarakat menilai puas terhadap kepemimpinan Walikota Kupang Jefirstson R. Riwu Kore dan Wakil Walikota Kupang Hermanus Man saat ini.

Sedangkan yang menilai tidak puas sebesar 15,4 persen. Sisa angka merupakan responden yang menjawab tidak tahu/tidak jawab dengan 3,5 persen. Pada pertanyaan terkait ketimpangan ekonomi di Kota Kupang, sebesar 64,3 persen (sangat timpang 23,3 persen, timpang 41 persen) masyarakat menilai ada ketimpangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin di Kota Kupang.

Sedangkan yang menilai tidak ada ketimpangan sebesar 28 persen (tidak ada ketimpangan 21,5 persen, sangat tidak ada ketimpangan 6,5 persen). Adapun masyarakat yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar 4,7 persen.

Selanjutnya, survei menunjukkan lima besar masalah ekonomi yang paling perlu untuk mendapatkan penanganan dari Pemerintah Kota Kupang antara lain yaitu pengendalian harga bahan pokok dengan 27,8 persen, disusul penyediaan lapangan pekerjaan (21,8 persen), pengentasan kemiskinan (18 persen), penanganan ketimpangan ekonomi (15,8 persen), serta pemberdayaan dan pendampingan UMKM (13,3 persen). (R-2)