Menia, Pelopor9.com – Anggota DPRD Sabu Raijua dari Fraksi Demokrat, Dominikus Dadi Lado menilai, pemerintah tidak responsif terhadap apa yang terjadi sesungguhnya dimasyarakat. Khusus tentang data korban seroja, dirinya telah mengingatkan kepaka Kalak BPBD Sabu Raijua, Javid Ndu Ufi untuk turun langsung kemasyarakat dan memastikan tentang fakta dilapang. Sehingga tidak muncul kegaduhan seperti yang terjadi sekarang ini.

“Saya sudah ingatkan diruang sidang ini, bahkan setiap kali rapat dengan BPBD, saya mengulang hal yang sama, pak Ndu Ufi harus turun lapangan untuk mengecek fakta yang terjadi tapia pa sekarang?? Ini ada banyak masalah dan baru di satu desa, belum di desa lain dan ini menjadi masalah bagi kita semua” ujarnya pada saat RDP bersama Pemerintah dan masyarakat, diruang sidang DPRD Sabu Raijua, senin (7/3/22).

Menurutnya, yang paling utama dalam bantuan dana seroja ini adalah kepuasan dan adalnya keadilan bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan, bukan cepat atau lambtanya proses pencairan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak seroja.

“Yang saya pikirkan bukan soal lambatnya penyaluran bantuan, tetapi soal puas atau tidaknya masyarakat dengan bantuan yang akan diberikan. Telusur Kembali data yang ada dilapangan, ada janda dan nenek yang rumahnya rubuh dan hanya pakai terpal hingga saat ini, betapa kita membayangkan amburadulnya SK Seroja di Kabupaten Sabu Raijua”katanya dengan nada kesal.

Menurutnya, sesuai hasil kolsutasi DPRD, ada kategori rusak ringan, sedang dan berat. Kategori berat bisa turun menjadi ringan atau sedang menjadi ringan. Bagi rumah yang gterdampak bisa saja ada yang sudah mendapatkan bantuan yang berasal dari dinas atau Lembaga lain. Sehingga, ada uang yang tak bertuan dan itu dapat disepakti oleh pemerintah daerah dan DPRD agar dibagikan Kembali kepada masyarakat terdampak, yang belum mendapatkan bantuan sesuai dengan surat keputusan tersebut.

“Informasi seperti ini, perlu disampaikan keppada masyarakat Sabu Raijua. Tetapi, faktanya BPBD Raijua Sangat tertutup dengan data seroja, yang semestinya harus diketahui oleh masyarakat”katanya.

Semntara Ketua DPRD Sabu Raijua, Paulus Rabe Tuka dalam kesempatan itu mengatakan, apa yang disampaikan oleh DPRD soal ini sudah dijelaskan oleh sekda, bahwa sudah menjadi tugas dan tangungjawab pemerintah daerah selanjutnya.

“Dari SK 141 ada sekitar 15 ribu lebih warga terdampak dan bisa jadi ada yang masih tercecer dan dibentuk lagi tim oleh kabupaten dan diusulkan menjadi usulan finalSabu Raijua melalui SK 153 yakni sebanyak 10. 372 warga yang terdampak seroja”kata Ketua DPC PDIP Sabu Raijua ini.

Dari data tersebut, menurut ketua PA GMNI Sabu Raijua ini, apabila masih ada yang tercecer maka harus menjadi perhatian pemerintah, kebijakan apa yang diambil. Di data yang teliti cermat dan akurat.Dari hasil review APIP dari SK 153 hanya 9.942 warga yang terdampak. Artinya berkurang 430, bisa karena ada pendobelan nama dan sebagainya, makanya perlu diteliti dan dicemati lebh baik.

“Kalau memang mereka benar-benar harus dapat, dan karena kelalian administraasi maka itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, untuk menyelsaikannya. Sementara uang yang disalurkan dari BNPB diperuntukan bagi 9. 942, bisa saja diantara mereka sudah menerima dari sumber dana yang lain”jelasnya

Lebih lanjut dijelaskannya, kemungkinan sudah dibangun oleh Dana desa pada tahun 2021, atau dibangun oleh Dinas PUPR, Dinas Perumahn, Dinas Sosial dan bantuan lainnya. Karena itu, harus pilah satu per satu dengan komitmen pemerintah untuk diperhtikan.

“jadi kebijkan atas tahapan ini, yang kita perlu ada kepastian dan komtmen dari pemerintah Sabu Raijua. ini menjadi kewajiban daerah”tutupnya. (R-2)