Malaka, Pelopor9.com - Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Malaka sudah dilakukan, pekan lalu. DPRD Kabupaten Malaka menyikapi dengan menyampaikan beberapa permintaan.

Henri Melki Simu, anggota DPRD Kabupaten Malaka menyikapi penyerahan LKPJ Bupati Malaka Tahun 2021 dengan menyampaikan beberapa hal terkait tata kelolo birokrasi pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Kepada wartawan usai penyerahan LKPJ di Kantor DPRD Kabupaten Malaka, Selasa (12/4/22), Henri meminta agar birokrasi pemerintahan lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka harus dibenahi.

Alasannya, sebut Henri ada yang rangkap jabatan, temuan kerugian negara dan integritas moral dan kapasitas. Beberapa hal ini, lanjutnya membuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu buruk dan menciptakan masalah-masalah. Birokrasi harus dibenahi dengan alasan-alasan itu karena janji kampanye Pilkada Malaka. 

Dikatakan, OPD yang diatensi DPRD Kabupaten Malaka di antaranya Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). "Dua OPD ini tidak boleh pimpinannya rangkap jabatan. Tidak menutup kemungkinan, kinerjanya bisa buruk," kata Henri.

Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran dalam sidang penyerahan LKPJ tersebut mengatakan Dewan memberi atensi khusus untuk masalah rangkap jabatan dan masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan birokrasi.

Dalam tanggapannya, Adrianus mengatakan akan membahas secara khusus khusus dalam rapat komisi dan fraksi terkait pembenahan birokrasi sesuai usulan anggota DPRD Malaka asal Henri tersebut.

Informasi yang dihimpun, beberapa OPD lain yang menjadi atensi DPRD Kabupaten Malaka yakni Badan Kepegawaian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Bagian Pemerintahan Setda Malaka, karena alasan-alasan rangkap jabatan, kinerja buruk, temuan kerugian negara dan moral pejabat. (*)