Kupang, Pelopor9.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Provinsi NTT mendukung koordinasi PT PLN dalam membuka dan mengembangkan jaringan listrik sampai daerah pedesaan yang melewati hutan lindung dengan kerja sama dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Dinas Kehutanan NTT dan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten/kota.

Dukungan Pemprov dan DPRD NTT itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT, Benny Chandradinata usai rapat komisi bersama mitra Dinas Kehutanan, Baperida, PT PLN dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTT, Kamis (20/8/26).

Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV Kantor DPRD NTT tersebut, Benny Chandradinata menyampaikan beberapa hal di antaranya usulan proyeksi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan pada tahun 2027 dan dukungan pemerintah kepada PT PLN agar berkoordinasi dengan instansi kehutanan di pusat hingga daerah untuk memperluas jaringan listrik yang melintasi hutan lindung.

"Saya sampaikan agar pemerintah terus mendukung PT PLN agar berkoordinasi dengan instansi Kehutanan dari pusat hingga daerah utk ijin perluasan jaringan listrik yang melewati area hutan. Langkah ini penting untuk layanan kebutuhan listrik di desa-desa terpencil," tandas Benny Chandradinata asal Fraksi Partai Gerindra.

Sedangkan berkaitan dengan kebutuhan BBM subsidi di tahun 2027, Komisi IV DPRD NTT merekomendasikan agar Pemprov hingga pemerintah kabupaten/kota menyiapkan usulan kebutuhan penggunaan BBM. Kebutuhan BBM di tahun 2027, harus diusulkan mulai sekarang.

Sehingga, pemerintah perlu menyiapkan data kebutuhan terkait berapa BBM yang akan digunakan, termasuk yang digunakan masyarakat dan UMKM. Selain itu jumlah kenderaan dan ketambahannya di tahun 2027. Alurnya, pemerintah kabupaten ajukan ke pemerintah provinsi untuk disampaikan kepada BPH Migas. (R-1/ans)