Malaka, Pelopor9.com - Letak wilayah Kabupaten Malaka yang berbatasan langsung dengan Timor Leste menjadi beranda terdepan NKRI. Kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 4, 9 miliar menjadi pilot project pemberantasan korupsi di Provinsi NTT.

Pendapat ini dikemukakan Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK), Gabriel Goa kepada wartawan di Kupang ketika dihubungi via telpon selulernya, Sabtu (11/7/20) malam.

Dikatakan, kasus bawang Malaka menjadi pilot project pemberantasan korupsi di NTT. Kasus dugaan korupsi dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Malaka Tahun 2018 sebesar Rp 9, 6 miliar telah menjadi atensi nasional sehubungan dengan Kabupaten Malaka sebagai daerah perbatasan RI-Timor Leste sebagai beranda terdepan NKRI.

Gabriel menjelaskan korupsi dapat menimbulkan dampak susulan di antaranya kemiskinan yang menyebabkan pula terjadinya masalah lain seperti Human Trafficking, pengangguran dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural.

Ini disebabkan oleh salah satu alasannya, uang negara untuk kemakmuran rakyat disalahgunakan dan merugikan kepentingan daerah dan masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan RI-Timor Leste.

Untuk itu, Gabriel yang juga menjabat Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA) mengambil langkah-langkah taktis-strategis dalam penuntasan kasus bawang Malaka.

Pertama, kasus bawang Malaka harus menjadi pilot project pemberantasan korupsi. Skandal bawang menjadi uji pendahuluan penanganan kasus korupsi di Provinsi NTT.

Kedua, lanjut Gabriel akan menggandeng Komisi III DPR RI untuk membawa kasus bawang Malaka ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (R-2/ans)