Malaka, Pelopor9.com - Dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk "turun" ke Kabupaten Malaka, daerah perbatasan RI-Timor Leste.

Permintaan itu disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa ketika dihubungi wartawan via telpon selulernya, Sabtu (15/8/20) siang.

Gabriel mengatakan dirinya baru saja melakukan konsultasi di KPK RI, Jumat (14/8/20), kemarin. Berbagai kasus dugaan korupsi di Provinsi NTT khususnya di Kabupaten Malaka "dibawa" ke KPK untuk mendapat atensi dan dukungannya dalam rangka pemberantasan korupsi demi menyelamatkan keuangan negara.

Disebutkan, kasus-kasus dugaan korupsi di NTT yang dikonsultasikan ke KPK di antaranya kasus pengadaan benih bawang dan kasus itik di Kabupaten Malaka, Bansos Kabupaten Raijua, proyek Awololong di Kabupaten Lembata.

Dijelaskan, KOMPAK meminta dukungan KPK untuk mam-back up penanganan proses hukum sejumlah kasus dugaan korupsi, khususnya Malaka seperti kasus benih bawang merah di Kabuaten Malaka yang ditangani penyidik Polda NTT dan kasus pengadaan itik yang ditangani penyidik Polres Malaka.

Menurutnya, KPK perlu mem-back up kasus-kasus tersebut supaya penanganannya dapat dipercepat dan hasilnya dapat diketahui publik. "KPK perlu turun di Kabupaten Malaka, karena Malaka, daerah perbatasan RI-Timor Leste, beranda terdepan NKRI," tandas Gabriel.

Selanjutnya, KPK perlu melakukan supervisi terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di NTT yang ditangani baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan.

"Kami dari KOMPAK minta khusus KPK untuk turun ke Malaka. Saya baru saja konsultasi di KPK, kemarin," tandas Gabriel. (R-2/ans).