Malaka, Pelopor9.com - Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) menggandeng Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka.

Ketua ARAKSI, Alfred Baun kepada wartawan ketika dihubungi via telpon selulernya mengatakan sudah melaporkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Malaka terutama kasus dugaan korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka yang merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 4, 9 milyar.

Laporan ke KPK itu dilakukan terkait perkembangan penanganan kasus bawang Malaka yang terkesan lamban dan berkas para tersangka belum P-21 hingga saat ini.

ARAKSI menilai berkas para tersangka yang bolak-balik di tangan penyidik Polda NTT dan jaksa penuntut umum (JPU) Kejati NTT sebanyak tiga kali harus disupervisi lembaga penegakan hukum yang lebih tinggi bahkan harus diambilalih KPK.

Menurutnya, permintaan tersebut disetujui KPK untuk diambilalih penanganan kasus sesuai laporan ARAKSI. ARAKSI meminta atensi KPK karena mendapat restu dan dukungan penuh Polda NTT melalui Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dirkrimsus) karena kasus ini tak kunjung naik ke persidangan.

Dukungan itu tidak sebatas disepakati secara lisan, akan tetapi Polda NTT melalui Mabes Polri akan bersurat ke KPK terkait ambil alih penanganan kasus tersebut. Langkah tegas ini diambil karena proses hukum kasus dugaan korupsi dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Malaka Tahun 2018 nampaknya bertele-tele bahkan tersebar isu dihentikan.

ARAKSI juga menggandeng Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia untuk mengawal dan mendesak KPK agar mengambilalih penanganan kasus bawang.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa ketika dihubungi wartawan, Jumat (21/8/20) membenarkan perjumpaannya dengan Alfred Baun selaku Ketua ARAKSI terkait kasus bawang Malaka dan sama-sama mendatangi gedung Kantor KPK yang beralamat di Jalan Kuningan Persada Setiabudi Jakarta Selatan.

Dikatakan, pihaknya mendukung secara total langkah ARAKSI karena penanganan kasusnya begitu lamban dan para tersangka berkeliaran tanpa kepastian hukum dan mencederai rasa keadilan rakyat. Sehingga, pihaknya juga mendesak KPK untuk mengambil alih penanganan kasus bawang Malaka. (R-2/ans)