WAHLI NTT Minta Pemerintah Perhatikan Nelayan

Pantai Tenau Kupang

Menurutnya, Pemerintah daerah belum mampu memastikan keselamatan kerja para nelayan kita dan belum mampu menghentikan tindakan tindakan pengeboman ikan yang kerap terjadi di Laut NTT, karena itu, WALHI NTT meminta pemerintah agar Pemerintah dan DPRD di NTT harus meninjau ulang dan revisi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K). Mencegah terjadinya privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT.

“Tidak mengeluarkan kebijakan yang mengabaikan masyarakat nelayan tradisional di NTT. Menghentikan pembangunan pembangunan yang mengancam ekosistem pesisir dan laut kita dan Membuka semua kawasan pesisir yang telah diprivatisasi sebagai kawasan publik dan kawasan konservasi”katanya.

Selain itu Pemerintah juga diminta untuk mendorong usaha usaha maritim yang berbasis kerakyatan. Melindungi keselamatan Nelayan nelayan tradisional berbasis teknologi dan pelatihan keselamatan kerja. Menghentikan dan menindak perusahan maupun usaha usaha lain yang mebuang limbah dan sampah di laut.

Dan yang terakhir adalah mendorong perluasan mata pencarian warga berbasis kemaritiman yang ramah lingkungan dan berkeadilan.

"Meminta masyarakat NTT untuk mengontrol dan mendorong pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang pro terhadap perlindungan ekosistem laut dan nelayan tradisional” inilah tuntutan kami”ujarya. (R1/TIM)