Jakarta, Pelopor9.com - Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengungkap kasus sindikat SWAB PCR Palsu dan tindak pidana korupsi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Permintaan ini disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa dalam keterangan pers yang dikirim via pesan whatsApp dari ponselnya, Rabu (10/2/21) malam.

Gabriel mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah informasi terkait dugaan adanya sindikat SWAB PCR palsu dan juga dugaan tindakan pidana korupsi penjualan surat hasil keterangan Tes SWAB negatif Covid-19 yang sementara diidentifikasi aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Jakarta.

Dijelaskan, pihaknya belum mengetahui alasan intervensi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta yang memaksakan para jemaah Umroh untuk mengikuti pemeriksaan SWAB PCR di Klinik Farma Lab, satu-satunya laboratorium yang ditunjuk.

"Ada apa di balik semua ini. Padahal, sesuai aturan Kementerian Kesehatan, ada puluhan laboratorium di Jakarta yang diberi ijin untuk melakukan pemeriksaan SWAB PCR dengan standar yang sesuai ketentuan Kementrian Kesehatan. Mengapa Travel Penyelenggara Umroh juga tidak dizinkan untuk tes SWAB PCR. Ada apa sebenarnya," jelas Gabriel.

Kuat dugaan, kata Gabriel ada indikasi KKP dan FarmaLab terlibat dalam sindikat SWAB Palsu untuk menutup peluang bagi jemaah Umroh dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Demikian juga, ditemukan sejumlah informasi tentang surat hasil tes negatif Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta yang sudah ditangani Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Sebagaimana yang dilansir media online detik.com dan CNN Indonesia, baru-baru ini, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Kombes Pol Adi Ferdian Saputra mengatakan telah terjadi kegiatan jual beli dokumen hasil SWAB PCR palsu yang melibatkan sindikat yang luas. Karena itu, KOMPAK Indonesia mengambil sikap sebagai berikut.

Pertama, mendesak KPK agar segera mengungkap sindikat SWAB PCR dan tindak pidana KKN yang diduga melibatkan KKP Bandara Soekarno-Hatt dan FarmaLab. Kedua, mendukung total langkah Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menangkap dan memroses hukum pelaku kejahatan dengan harapan tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tàjam ke atas untuk mengungkap aktor intelektual yang terlibat dalam pemalsuan dokumen.

Ketiga, mendesak Presiden Jokowi untuk meminta pertanggungjawaban Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri atas dugaan KKN dalam praktek jual beli surat hasil SWAB tes negatif Vovid 19 palsu selama masa pandemi covid 19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional. (R-1/ans)