Jakarta, Pelopor9.com - Hari Buruh Internasional atau May Day tanggal 1 Mei menjadi momen sangat penting bagi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) di Jabodetabek dan Banten. Gerakan ini terdiri dari Presidium GMNI, KSBI, LMMD, KPBI, PERGERAKAN PELAUT INDONESIA (PPI), APJ (Aliansi Pelajar Indonesia) dan 33 Aliansi lainnya akan turun ke jalan dari Bundaran Hotel Indonesia dan longmarch menuju Istana Negara, Rabu (1/5/19). 

Ketua Umum KASBI mengatakan “ MAY DAY 2019 adalah momentum yang sangat penting untuk menyatukan kekuatan rakyat. Di mana saat ini, kaum buruh dan rakyat Indonesia sedang terpecah oleh sentimen - sentimen rasis dan fanatisme selama proses pemilu kemarin. 

Padahal, siapapun pemenang pemilu presiden dan siapapun yang mendominasi pemilu legislatif, tak akan membawa perubahan besar bagi rakyat.

"Kita secara tegas menolak sentimen-sentimen rasisme, mengecam tindakan-tindakan pemaksaan kehendak berdasar isu-isu Agama atau Ras.” ujar Nining Elitos, dalam keterangan pers yang diterima Pelopor9.com, Selasa (30/4/19).

Dikatanya bahwa pada kenyataan kedua kubu yang terlibat dalam pemilihan Presiden, komposisi kekuatan politik yang paling menentukan adalah kekuatan politik pemodal, dan bahkan banyak di antaranya yang bisnisnya saling berhubungan. 

Walaupun berbeda kubu politik pilpres ataupun berbeda partai politiknya. Juga berdasarkan kenyataan, semakin maraknya, pemaksaan kehendak sekelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya dengan menggunakan isu SARA, bahkan dengan dalih UU.

“ Bahwa kaum buruh di Indonesia adalah bagian dari kaum buruh dan rakyat dunia. Oleh karena itu, penting bagi kaum buruh Indonesia untuk memberikan dukungan dan solidaritas bagi perjuangan rakyat di belahan dunia lain," Katanya.

Dikatakannya lagi, kita  harus memberikan dukungan bagi perjuangan Rakyat Palestina dalam melawan penjajahan Israel. Demikian juga, dukungan bagi Rakyat Venezuela yang sedang berjuang melawan Intervensi Amerika Serikat dan sekutunya. 

"Dalam situasi krisis kapitalis dunia, peperangan di berbagai tempat dan ancaman perang baru yang diprovokasi oleh kekuatan-kekuatan imperialis, maka kaum buruh dan rakyat sedunia harus semakin mempererat solidaritas, memperkuat persatuannya dan bersama-sama menyerukan hentikan perang yang mengorbankan rakyat “ ujarnya

Sementara itu, Ilhamsyah, Ketua Umum KPBI menyatakan bahwa Selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo, tidak terlihat kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang membela kepentingan kaum buruh dan rakyat kecil. 

"Di pihak oposisipun, tak ada yang sungguh-sungguh berjuang bersama kaum buruh dan rakyat kecil. PHK massal semakin marak terjadi–dan kedepan, menjelang Idul Fitri, biasanya akan terjadi lagi gelombang PHK masal yang dilakukan pengusaha untuk menghindari pembayaran THR. Dan Pemerintah, DPR, Partai Politik, Aparat Penegak Hukum cuman diam saja",Tegasnya.

Belakangan ini, aksi-aksi buruh menolak PHK masal memang banyak terjadi. Seperti aksi Awak Mobil Tanki Pertamina ( AMT Pertamina), aksi buruh PT Freeport, aksi buruh PT Dada Purwakarta, aksi buruh PT SI Tuban. PHK akibat relokasi pun marak terjadi. Misalnya di Sukabumi, yaitu PT Prima Sukses, PT Sentosa Utama Garmindo, PT PT Star Comgistik Indonesia, PT Anugrah dan PT Muara Griya Lestari. 

Selain PHK masal, lanjutnya,  kesejahteraan kaum buruh Indonesia pun semakin menurun. Penggunaan hubungan kerja fleksibel seperti outsourcing, sistem kerja kontrak berkepanjangan dan sistem magang telah memukul hak-hak buruh untuk mendapatkan kesejahaterannya. Bersamaan dengan itu, PP 78/2015 tentang upah minimum juga telah menekan upah buruh Indonesia secara drastis. 

Sementara Sekjend Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartik, yang juga merupakan salah seorang panelis dalam debat Capres ke II, menyatakan “ Bahwa persoalan-persoalan kaum buruh, erat kaitannya dengan persoalan kaum tani, demikian juga sebaliknya. Salah satu penyebab, kenapa kaum buruh semakin rendah posisi tawarnya adalah akibat semakin banyak perampasan tanah di desa-desa yang dilakukan negara dan atau perusahaan-perusahaan besar. 

Sehingga rakyat di desa, banyak yang kemudian ke kota–bersaing dengan angkatan kerja lainnya, untuk menjadi buruh. Selain itu, tingkat kesejahteraan petani di desa yang tak bisa menjamin masa depan kaum tani, juga membuat para pemuda desa untuk migrasi ke kota-kota besar. 

"Akan hadir sekitar 1000 petani dari wilayah Jabotabek dan Banten dalam MAY DAY nanti. Dan bersama-sama dengan kaum buruh, kami juga akan menyuarakan agar perampasan tanah, konflik agraria dan kriminalisasi kaum tani untuk segera dihentikan" ujarnya (R1)