DPRD Sabu Raijua Minta Dinas Pawisata selesaikan Status Tanah Lokasi Wisata

Ketua DPRD Sabu Raijua, Paukus Rabe Tuka bersana Wakil Ketua DPRD pimpin Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Pariwisata Sabu Raijua

Menia, Pelopor9.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sabu Raijua, meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan segera menyelesaikan status tanah untuk lokasi wisata di Sabu Raijua


Penegasan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sabi Raijua, Paulus Rabe Tuka, pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Sabu Raijua.


Kegiatan ini dipimpin langsung

Ketua dprd Paulus Rabe Tuka dan didampingi Wakil Ketua 1 dan 2, Simon Dira Tome dan Lepton Baki Boni.


Dan dihadiri oleh Ketua Anggota Baperperda DPRD Sabu Raijua, Karel O. Modjo Djami, Lasarus Riwu Rohi dan laonnya,  Kepala Dinas Pariwisata Welwm Lukas Rohi serta Bagian Hukum Setda Sabu Raijua, di ruang sidang sementara DPRD, Senin (19/7/21).

 

"Clear dulu lokasi wisata, supaya jangan masalah di kemudian hari. Karena ada yang bukan milik sendiri tapi ranah ulayat"ujarnya.


Dirinya, minta kepada Dinas Pariwisata untuk bisa memberikan dokumen pelepasan hak tanah, yang sudah ditangan Dinas. Agar DPRD juga mengawla dan memastikan kejelasan tentang status tanah tersebut.


"Kita minta, Dinas untuk berikan kita juga dokumen pelepsan tanah yang sudah ada ditangan Dinas biar kita bisa memastikan. Karena tana-tanah itu bukan milik pribadi"ujarnya.


Terlebih untuk Lokasi Wisata Kelabba Maja, menurutnya itu massih bermasalah. Buktinya, pemerintah ingin membangun perpustakaan saja masih ditolak oleh masyarakat setempat.


Ditegaskannya, DPRD perlu turun ke lokasi, untuk memastikan tentang lokasi objrlek wsiata.


"Kita akan turun ke lokasi, untuk komunikasi dengan pemilik tanah dan suku yang ada disana" ujarnya


Terutama lokasi wisata Kelabba Maja, didalam surat pelepasan hanya ditandatangni oleh bebberapa orang saja.


"Dalam surat pelepasan,  hanya diteken oleh beberapa orang saja, jadi harus dipastikan lagi"tegas Ketua DPC PDIP Sabu Raijua ini.


Sementara Wakil Ketua I DPRD Sabu Raijua, Simon P. Dira Tome, minta agar didalam Ranpeda tersebut harus disampaikan lokasi wisata strategis. Karena itu sangat penting bagi pengembangan wisata kedepan.


"Karena ini berhubungan erat, dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Ini, agar tidak keluar dari perencanaan Dinas Pariwisata di Sabu Raijua"jelasnya.


Dirinya juga pertanyakan, dalam pengelolaan pariwisata di Sabu Raijua, apakah Dinas mempunyai impian, kedepan pariwisata akan dikembangkan sepetlrti apa.


"Dalam angan-angan Dinas, setiap objek wisata mau dikembangkan seprti apa. Supaya bsa menjelaskan pada saat sosialisasi kepada masyarakat"ucapnya.


Sementara Anggota DPRD Lasarus Riwu Rohi katakan, untuk pengembangan pariwisata di Sabu Raijua, harus melibatkan pihak ketiga. Tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah daerah saja.


"Libatkan pihak ketiga terlibat dalam pengembangan wisata. Kalau hanya pemerintah dareah, mak pariwisata tidak akan bisa berkembang" ujarnya.


Ranperda tersebut menurutnya, perlu kajian lebih mendalam lagi. Untuk pihak ketiga, yang dibutuhkan tentang status tanah dan juga perijinan dari pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata di Sabu Raijua.


"Yang dibutuhaknan oleh pihak ketiga dari Dinas itu, hanya status lokasi dan perijinan.Tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah saja, anggaran dari mana"tegasnya


Ditambahkannya, pemerintah tidak perlu menguntervensi seluruh ojek wisata dengab anggatan daerah. Cukup beberapa yang menjadu icon daerah dan itu dikelola langsung oleh pemerintah.


"Tidak semua objek wisata yang ada, yang harus diintefensi oleh pemerintah, ckup hanya beberapa titik saja"tegasnya.


Sementara Wakil Ketua II DPRD, Lepton Baki Boni, juga meminta Dinas terkait memastikan tentang lokasi wisata. Sehingga bisa mendapatkan suntikam dana dari pemerintah.


"Laokasi wisata harus pasti, supaya bisa mndapatkan suntikan dana. Tidak bsa serta merta disetujui lalu tidak ada penentuan lokasi secara jelas"katanya.


Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sabu Raijua, Welem Lukas Rohi menyampaikan bahwa, dalam penyusunan naskah akademis Ranperda tersebut, bekerja sama dengan Kemenkumham.


"Naskah Akademisnya, bekerjsama dengan Kemenkumham. Semua yang diusulkan DPRD akan dimasukan, karena yang dibahas masih draft"katanya.


Ditambahkannya, semua objek wisata di Sabu Raijua, bernilai budaya. Minimal setiap kecamatan, terdapat 10 objek wisata.


"Arah pembangunan wisata, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha. Pemerintah, tidak bisa intefensi semua anggaran, jadi akan komunikasi dengan semua pihak"ujarnya. (R-2).