Menia, Pelopor9.com – Sekretaris Unit Pembantu Pelayanan (UPP) Pendidikan Sinode GMIT, Pdt. Daniel Wadu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Sabu Raijua. Karena dukungan terhadap Lembaga Pendidikan, tidak hanya kepada sekolah Negeri tetapi juga kepada sekolah swasta, termasuk Sekolah GMIT yang ada di Sabu Raijua.  

“Kita Berterima kasih kepada pemerintah Sabu Raijua, karena melakukan pemertaan terhadap distribusi tenaga pendidik dan juga infrastruktur pada sekolah GMIT selama ini” ungkapnya saat pertemuan bersama Kepala Sekolah GMIT dan Dinas PKKO Sabu Raijua, di SD GMIT Menia, Rabu (3/11/21).

Disampaikannya, Tenga pendidik yang ada di sekolah GMIT merupakan tenaga yang diperbantukan dari pemerintah daerah selama ini. Baik tengan Pendidik ASN maupun tenaga kontrak daerah. Sementar ada bebrapa tenaga yang di sekolah GMIT dibiayai dari dana BOS.

“Setiap tahun melalui Yayasan, kita mengusulkan tenaga pendidik dari Pemerintah daerah untuk ditempatkan di sekolah GMIT. Karena kita belum mampu untuk mengangkat tenaga pendidik sendiri”katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa, beberapa sekolah GMIT di darata Timor, Kepala sekolahnya adalah Pendeta yang ada pada Klasis dimana sekolah berada. Namun untuk Sabu Raijua, maasih membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah.

“Sekalipun tenaga pendidiknya dari pemerintah daerah, sekolah GMIT mempunyai ciri khas tersendiri dan semua itu sudah diterjemahkan dalam grand design dan road map pendidikan GMIT”tandasnya lagi.

Sementara Sekretris Dinas PKKO Sabu Raijua, Julius L. Djonga, mengaku bahwa pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap sekolah GMIT yang ada di Sabu Raijua. Setiap tahun, pemerintah memberikan kesempatan kepada Yayasan untuk mengusulakan guru yang diperbantukan di Sekolah.

“Tiap tahun, dari pengurus Yayasan mengajukan guru yang dperbantuakn di sekolah GMI. Yayasan punya hak untuk memilih, mau tetap diperbantukan di sekolah GMIT atau tidak dan itu yang akan pemerintah rekomendasi”ujarnya.

Sementara untuk Kurikulum, menurutnya sekolah yang dikelolah oleh masyarakat atau Yayasan bisa menyusun kurikulum sendiri, tanpa mengabaikan kurikulum nasional dan Pemerintah tidak ikut campu dalam hal kurikulum yang dibuat oleh Yayasan.

“Ada supervisi di sekolah GMIT, karena ada guru Negeri di sekolah tersbut. Untuk pengelolaan dana BOS dari pemerintah dan dihibahkan kepada sekolah GMIT. Yayasan harus tahu dan pertanggungjawabannya ke Pemerintah melalui Dinas”jelasnya. (R-2)