Menia, Pelopor9.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sabu Raijua meminta agar pers yang ada di Sabu Raijua, lakukan kontrol jalannya pemerintahan. Terutama tentang masalah dana seroja yang hingga hari ini menjadi polemik di masyarakat harus di ekspos. Dimana, masih banyak data yang tidak sinkron dengan fakta yang ada dilapangan saat ini.

"Saya minta Pers yang ada di Sabu Raijua, supaya kontrol masalah pembangunan yang ada, lebih khusus tentang masalah Seroja ini, supaya pemerintah Pusat dan Propinsi tahu bahwa sebenarnya Kepala BPBD dan Pemerintah Sabu Raijua, tidak becus mengurus masalah ini. ini juga supaya ada pencerahan kepada masyarakat tentang pemimpin kita" Demikian disampaikan oleh Anggota Fraksi PDIP, Lazarus Riwu Rohi saat audiens dengan Masyarakat Sabu Raijua di DPRDR, Rabu (2/3/22).

Ditegaskannya, gejolak yang terjadi di Sabu Raijua saat ini, perlu diketahui oleh pengambil kebijakan tertinggi, dalam hal ini BPNPB dan BPBD propinsi NTT. Pers sangat berperan dalam sebuah daerah, sehingga kehadiran Pers di sabu Raijua sangat membantu, tidak hanya mempromosikan tentang hal baik saja tetapi juga tentang masalah yang terjadi.

“Saya ingin teman-teman wartawan yang ada di Sabu Raijua, jangan hanya tulis puji-puji saja tetapi juga hal seperti ini harus ditulis. Supaya semua tahu, kalau sebenarnya pemerintah tidak serius mengurus masyarakatnya”tegasnya.

Diakuinya, pasca seroja banyak bantuan yang datang ke Sabu Raijua dan pemerintah mengambil tindakan yang terbilang cepat, dengan membagikan bantuan yang datang kepada masyarakat. Seperti supermi, beras dan sebaginya. Tetapi, disaat dana Seroja masuk ke rekening pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, pemerintah acuh dan sangat lamban dalam meproses apa yang menjadi hak masyarakat.

“Bantuan beras yang hanya 1 kg, pemerintah cepat sekali datang kepada masyarakat dan bagikan, sambal selfie dan share ke medsos, kalau mereka sudah bantu masyarakat. Giliran sekarang sudah ada uang harus dibagikan, mereka diam dan biarkan masyarakat bertanya-tanya”tegasnya.

Sementara Ruben Kale Dipa, Tokoh Masyarakat Sabu Raijua , perwakilan masyarakat yang hadir bersama masyarakat di DPRD, mengaku sangat kecewa dengan kinerja BPBD yang hingga saat ini, tidak mempunyai etikad baik untuk menjelaskan kepada masyarakat terkat dengan data seroja yang, baik SK 141, SK 153 dan bahkan data hasil review Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Kami datang kesini (DPRD) sebagai wakil kami dan kami ingin mendapatkan informasi yang jelas tentang data yang tersebar selama ini. karena dari pemerintah sendiri tidak ada penjelasan kepada kami. Bayak data yang tidak masuk akal dan bahkan datanya hilang, entah siapa yang salah dalam hal ini”ujar Mantan Ketua DPRD Sabu Raijua ini.

Hal senada disampaikan oleh Tokoh Pemuda Sabu Raijua, Kornelius Ully, bahwa BPBD tidak punya etikad baik untuk membantu masyarakat. Terbukti dengan data yang dikeluarkan sesuai dengan SK 153 dan review APIP, banyak nama yang dikeluarkan dan bahkan rumah yang tidak rusak, namnya masuk sebagai penerima bantuan.

“Kepala BPBD ini, sebenrnya tidak punya kemampuan mengurus masalah seroja di Sabu Raijua, banyak bukti kalau dia tidak mampu. Data-data yang ada dalam SK perlu dipertanyakan, kenapa orang yang rumanya rusak, masuk dalam SK. Sementara rumah yang kategori rusak berat malah tidak ada. Kalaupun ada hanya dikategori rusak ringan”kata dia. (R-2)