LPA NTT Sikapi Kasus Kekerasan Anak di Malaka

Ketua LPA NTT, Veronika Ata, SH, M.Hum

Malaka, Pelopor9.com - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT menyikapi kasus kekerasan seksual terhadap anak, CTS (13), warga Desa Kakaniuk yang berdomisili di Dusun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

 

Dalam siaran pers LPA NTT yang ditandatangani Ketua LPA NTT, Veronika Ata, SH, M. Hum tertanggal 6 Mei 2022 ditulis kekerasan seksual terhadap CT (13) sebagai sebuah kejahatan. Sesuai informasi keluarga, kata Veronika proses hukum sementara berjalan dan dilakukan pemeriksaan terhadap oknum berinisial NT, GT dan MP.

 

Menurutnya, oknum yang sudah terbukti sebagai pelaku semestinya dikenakan pasal berlapis jika melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekersan Seksual (TPKS). 

 

LPA NTT menyikapi kasus kekerasan seksual tersebut karena dalam kurun waktu enam bulan terakhir, LPA NTT telah menerima laporan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Malaka sebanyak lima kasus. Dan sejauh ini proses penanganannya masih lamban.

 

"Secara umum, tindak kekerasan seksual ini diatur dalam pasal 285 KUHP. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun," sebut Veronika dalam siaran pers yang dikirim via pesan whatsApp kepada wartawan, Jumat (6/5/22) siang.

 

Dijelaskan, secara spesifik kekerasan seksual diatur melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 76 (d) disebutkan setiap orang  dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

 

Ketentuan pidana terhadap perbuatan ini diatur dalam pasal 81 (1) yang menyebutkan setiap  orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (d) dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar.

 

Selain beberapa ketentuan undang-undang tersebut, ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan DPR RI pada tgl 12 April 2022. Dalam pasal 108 UU TPKS ayat (2) dikatakan setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam oasal 11 ayat (2) huruf (e) terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 13 tahun dan pidana tambahan ganti kerugian.

 

Dalam konteks penyedia kos, dapat dicermati sebagai orang yang menyuruh, memudahkan orang lain melakukan perkosaan. Karena itu  dapat diancam dengan pidana penjara sesuai pasal 114 UU TPKS yang menyebutkan setiap orang yang menyuruh dan atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (e) dipidana dengan pidana penjara paling  singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana tambahan ganti kerugian.

 

Selain UU TPKS, dapat pula dikenakan pasal 76 (d) UU Perlindungan Anak, sebagaimana yang sudah diuraikan. LPA NTT mengapresiasi Polres Malaka yang telah menangkap dan memroses oknum NT, GT, MP. Selain itu, Polres Malaka memberikan perlindungan kepada korban yang notabene seorang anak.

 

"Kami mendesak agar Polres Malaka memberikan perhatian  serius dalam upaya penegakan hukum, menindak pelaku secara tegas dan menerapkan pasal berlapis. Hal ini sangat penting, agar memberikan efek jera terhadap pelaku, memberi pelajaran kepada publik serta  memenuhi rasa keadilan  bagi korban dan keluarga. Semoga hukum dapat ditegakkan di Rai (red, tanah) Malaka demi pemenuhan dan perlindungan hak anak," pinta Veronika. (R-2/tim)