Tersangka Kasus Kekerasan Anak di Malaka Terindikasi Makelar Proyek

Ilustrasi pemerkosaan, Sumber google

Malaka, Pelopor9.com - Tersangka kasus kekerasaan terhadap anak di Kabupaten Malaka, NT terindikasi makelar proyek. Entah apa tujuannya, komunikasi NT dengan anggota polisi di Kepolisian Resor (Polres) Malaka sempat menawarkan proyek ketika kasusnya dilaporkan CTS (13), korban kekerasan anak di bawah umur.

 

Tentu urusan proyek sama sekali tidak ada sangkut pautnya proses penanganan kasus hukum kekerasan yang menimpa CTS, warga Desa Kakaniuk Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Publik sangat mengetahui hal tersebut. Sehingga, hanya memberi perhatian dan sangat mendukung agar kasus hukum dugaan tindakan amoral itu harus diusut sampai tuntas.

 

Bukan hanya warga Kabupaten Malaka yang memberi atensi terhadap kasus yang sudah dilaporkan korban dengan domisili di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah. Atensi dan dukungan terus mengalir agar proses hukumnya berakhir terang-benderang dan seadil-adilnya. Memang tidak ada sangkut-pautnya dengan tawaran proyek.

 

Itulah sebabnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT, Veronika Ata, SH, M.Hum dalam siaran persnya yang disampaikan kepada sejumlah media di Kabupaten Malaka, Jumat (6/5/22) menegaskan kasus yang sudah menyeret beberapa tersangka itu murni kasus hukum sehingga penanganannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Veronika membeberkan ketentuan undang-undang dalam penanganan kasus tersebut. Sebagaimana dilansir media ini, Veronika terus menegaskan masalah ini murni kasus hukum. Sehingga, pelaku semestinya dikenakan pasal berlapis jika melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekersan Seksual (TPKS). 

 

"Secara spesifik kekerasan seksual diatur melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 76 (d) disebutkan setiap orang  dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ketentuan pidana terhadap perbuatan ini diatur dalam pasal 81 (1) yang menyebutkan setiap  orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (d) dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 milyar," beber Veronika sebagaimana dilansir media ini, Jumat (6/5/22) pukul 17. 33 Wita.

 

Seiring kerja keras dan prestasi penyidik Polres Malaka ketika memulai pengungkapan kasus, informasi miring mulai tersebar dan mengiang di telinga para pekerja media dan pejabat Polri di Polres Malaka. Terhembus isu tawaran proyek yang tidak jelas sasaran dan maksudnya. Sejak Rabu (4/5/22) hingga Jumat (6/5/22), informasi NT yang diduga berperan sebagai makelar proyek itu didengar para pekerja media yang mengawal proses penanganan kasus selama ini.

 

Tidak hanya informasi tawaran proyek. Praktek sejenis makelar lain pun terjadi. Disebut-sebut, kasus kekerasan terhadap anak itu sempat diupayakan penyelesaiannya dengan jalan damai dengan denda kepada korban dan keluarganya sebesar Rp 350 juta. Kondisi inilah yang membuat penyidik Polres Malaka tidak peduli dan "makan gigi" dalam mengusut kasus sampai tuntas. Hingga saat ini, NT yang diduga makelar proyek belum berhasil dikonfirmasi wartawan sehubungan dengan ketatnya proses hukum kasus tersebut. (R-2/tim)