Kupang, Pelopor9.com - Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH, optimis dengan pola Bapa Asuh yang melibatkan semua stakeholder, angka stunting di Kota Kupang bisa turun hingga 1 digit. Hal tersebut disampaikannya dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy, yang berlangsung secara virtual bersama sejumlah kepala daerah di NTT, Selasa (24/1/23).

Selain Kota Kupang, dalam sesi tersebut turut hadir kepala daerah dari Kabupaten Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Flores Timur dan Lembata. Hadir mendampingi Penjabat Wali Kota Kupang perwakilan Forkopimda Tingkat Kota Kupang, Asisten Deputi dari Kemenko PMK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah terkait, para camat serta para kepala puskesmas se-Kota Kupang.

Menurut George prevalensi stunting di Kota Kupang sejak tahun 2018 hingga 2022 mengalami trend penurunan yang cukup signifikan yakni mencapai 13,9 persen. Pada tahun 2018 angka stunting di Kota Kupang berada di kisaran 35,4 persen. Update terakhir pada tahun 2022 lalu, angka stunting di Kota Kupang sudah turun di angka 21,5 persen. Dia percaya dengan berbagai langkah inovasi dan kreatif yang mereka lakukan, termasuk di dalamnya pola Bapa Asuh, angka stunting di Kota Kupang bisa turun hingga mencapai angka 1 digit.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini Pemkot Kupang tengah melakukan pemetaan terkait sebaran stunting di 1.315 RT yang ada di 51 kelurahan dan 6 kecamatan di Kota Kupang. Selanjutnya dengan menggandeng stakeholder di Kota Kupang, baik TNI, Polri, BUMN, perusahaan swasta, perbankan, perguruan tinggi serta pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian, untuk bersama terlibat dalam upaya menekan angka stunting di Kota Kupang, dengan menjadi Bapa Asuh bagi anak-anak stunting di tiap RT. Pendampingan akan berlangsung secara berkelanjutan.

Pemerintah Kota Kupang juga menurutnya telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 27 miliar untuk penanganan stunting, lewat intervensi oleh 7 perangkat daerah sebagai leading sector yang menggerakkan stakeholder lainnya. Selain pola Bapa Asuh Pemkot Kupang juga memanfaatkan inovasi Aplikasi Soda Molek untuk mempermudah pendataan dan validasi data, baik soal stunting maupun kemiskinan di tingkat kelurahan.

Pada kesempatan yang sama Penjabat Wali Kota juga minta perangkat daerah terkait untuk menginventaris kebutuhan terkait penanganan stunting, kemiskinan juga inflasi. Kerja sama dengan perguruan tinggi juga menurutnya perlu dilakukan, terutama perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran dan gizi untuk menjadi relawan yang membantu mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, Dinas Kesehatan diminta untuk bersosialisasi di sekolah-sekolah serta melibatkan lembaga agama untuk memberikan edukasi terkait pentingnya pernikahan yang direncanakan untuk mencegah stunting.

Untuk pemberian makanan tambahan bagi anak stunting, menurutnya dapat memanfaatkan bahan makanan lokal yang kaya nutrisi dan gizi seperti tepung kelor dan tepung ikan. Para camat dan lurah juga diminta untuk mendorong para RT serta pendamping posyandu untuk mengejar capaian pengukuran dan penimbangan bayi hingga 100 persen.

Kepada Menko PMK, Penjabat Wali Kota mengakui salah satu kendala dalam upaya penanganan stunting di Kota Kupang adalah pemenuhan kebutuhan air bersih, yang baru mencapai 37 persen dan sanitasi yang aman baru mencapai 8,92 persen. Karena itu Kota Kupang butuh dukungan pemerintah pusat untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting berupa penanganan dan perluasan jaringan air bersih dan sanitasi.

Sementara mengenai kemiskinan ekstrem, Penjabat Wali Kota menjelaskan dari jumlah penduduk miskin berdasarkan sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yaitu Individu 102.616 orang dan Keluarga 19.615, yang di intervensi melalui Program Bantuan PKH (Penerima Keluarga Harapan) sebanyak 9.993 KK pada bulan September Tahun 2022. Dukungan yang diharapkan dari pemerintah pusat adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam bentuk penambahan kuota bagi penerima bantuan sosial sebesar 50,94?ri data PKH.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy, usai mendengarkan pemaparan para kepala daerah menilai secara umum sudah ada progress yang cukup baik dalam upaya penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan di NTT termasuk Kota Kupang. Menko juga mengapresiasi sejumlah inovasi yang sudah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan yang ada.

Menurutnya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius para kepala daerah antara lain bagaimana membuka mindset masyarakat terutama para orang tua tentang pentingnya pola hidup sehat dan makanan bergizi bagi anak. Menko PMK juga mendukung pemanfaatan makanan lokan yang potensial untuk pemenuhan gizi anak.

Dia juga mendorong pemda untuk mengintensifkan pelatihan petugas dan pendamping lapangan. Untuk mencapai jumlah cakupan bayi yang ditimbang dan diukur di atas 80 persen menurutnya petugas harus jemput bola, turun ke rumah-rumah warga. (R-1/*PKP-ans)