Dewan Turut Suarakan Masalah Guru di Sabu Raijua

Wakil Ketua DPRD, Simon P. Dira Tome, S.Pd (memegang MIC) Didampingi Ketua dan Anggota DPRD, Foto: Is

Menia, Pelopor9.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sabu Raijua turut menyuarakan menuntaskan persoalan belum dibayarkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Triwulan IV bagi 344 guru, Tunjangan Non Sertifikasi 4 bulan bagi 525 guru, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 12 bulan 53 sekolah juga kejelasan SK carry over serta penerima Tunjangan Daerah Khusus (DK).

 

Dalam rilis resmi DPRD Sabu Raijua, dikutip 08 Januari 2024, Ketua DPRD, Paulus Rabe Tuka, SH, menyatakan bahwa persoalan guru di Sabu Raijua adalah persoalan kemanusiaan dan bukan persoalan politik.

 

Dikatakan bahwa persoalan yang terjadi tidak tunggal sehingga tidak bisa dituduhkan salah satu pihak bersalah. Lemahnya SDM dan manajemen di Dinas PKKO perlu ditindaklanjuti termasuk di sekolah-sekolah.

 

Ia juga menekankan bahwa, DPRD sepakat terhadap langkah audit yang dilakukan Pemkab terhadap Dinas PKKO dan Sekolah.

 

Hasil audiensi dengan para guru disimpulkan dalam beberapa poin, adalah mengevaluasi kinerja Kadis karena lemahnya manajemen di Dinas PKKO dan koordinasikan dengan pihak sekolah, memerintahkan Inspektorat untuk mengaudit kinerja dan keuangan pada Dinas PKKO.

 

Pembayaran hak-hak guru akan dilakukan setelah audit dan ada LHP BPK RI perwakilan NTT sambil para guru benahi administrasi TPP untuk dasar pembayaran. Kemudian, setelah ada LHP BPK yang mencatat tunggakan pembayaran terhadap hak guru dan menjadi utang pemda, maka DPRD mempersilahkan Pemda untuk bersurat bagi penggunaan anggaran sebelum sidang perubahan anggaran untuk disepakati dan disetujui oleh DPRD dalam sidang perubahan APBD.

 

Wakil Ketua DPRD, Simon P. Dira Tome, S.Pd yang menerima rombongan Ketua PGRI dan jajarannya menyampaikan posisi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dikatakan, persoalan yang terjadi, DPRD telah melakukan Rapat Dengar Pendapat beberapa kali dan terhadap tidak dibayarkannya TPP beberapa guru SD dan SMP yang akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan Badan Keuangan Daerah untuk mengklarifikasi kesalahan yang ada dan menetapkan mekanisme yang tepat untuk pembayaran baik sebelum maupun sesudah perubahan anggaran 2024.

 

Anggota DPRD, Dominikus Dadi Lado, A.Md dan Leonidas V. C. Adoe, untuk menegaskan waktu pembayaran yang sesuai dan mengawal agar proses realisasi dimaksud tidak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang beredar di media sosial menjadi isu yang mampu memprovokasi di tahun politik.

Secara umum, DPRD mendukung solusi yang berdasar sesuai regulasi dan peraturan berlaku serta bersepakat untuk memberikan sanksi yang jelas bagi yang bersalah.

 

Bupati Sabu Raijua, Nikodemus N. Rihi Heke menyebutkan bahwa sejak tanggal 3 Januari 2024 telah memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit terhadap permasalahan pengusulan TPP guru yang terkendala dan akan menindak tegas pihak yang melakukan kesalahan.

 

Sesudah itu, seluruh peserta audiensi turun ke hadapan massa dan menyampaikan hasil audiensi tersebut. Ketua PGRI, Amos Come Rihi, S.Pd di akhir sesi itu meminta guru yang telah menerima informasi tersebut untuk dapat melengkapi dokumen untuk pencairan dan kembali melakukan tugas di tempat masing-masing.

 

Adapun anggota DPRD ikut suarakan tuntutan tidak dibayarkannya hak guru bersama PGRI adalah Ketua DPRD, Paulus Rabe Tuka, SH, Wakil Ketua, Simon P. Dira Tome, S.Pd, Anggota DPRD, Karel O. Modjo Djami, S.Sos., Frans Djara Liwe, Dominikus Dadi Lado, A.Md., Leonidas V. C. Adoe, Pana Raga Lawa, Hendrik Tudu, SH, Laurens A. Ratu Wewo, SH., Amos A. Kitu Radja, Marthen Djawa, SH, Daniel A. Ludji dan Jacob Bessie.

 

Sementara itu, jajaran eksekutif yang mengikuti audiensi tersebut yakni Bupati Sabu Raijua, Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si., Wakil Bupati, Johanis Uly Kale, A.Md., Sekretaris Daerah, Septenius M. Bule Logo, SH., M.Hum., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Titus B. Duri, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dra. Rachek Billik Tallo, M.Si, Kepala Badan Keuda, Victor Daud Hiwa Radamuri, SH, Kepala BKDPP, Markus Lodo, S.Sos dan beberapa kepala OPD lain. (R-1/tim)