Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Nyo Kosmas (tengah) dan Ketua panitia kegiatan, Lea Paulita K. Irene (kiri).
Ende, Pelopor9.com - Persoalan stunting saat ini menjadi perhatian serius untuk diatasi. Berbagai terobosan terus dilakukan agar terjadinya penurunan prevalensi stunting.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan Sosialisasi Pendidikan Keluarga untuk Intervensi Penurunan Prevalensi Stunting, Selasa(12/112019) di Graha Ristela jln. Eltari
Bupati Ende dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Nyo Kosmas, mengatakan tingginya prevalensi Stunting di Kabupaten Ende, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam hal ini keluarga terkait Stunting.
Sosialisasi merupakan langkah awal, komitmen pemerintah dalam penurunan angka Stunting. Pemerintah membangun sinergisitas peran antar semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan persoalan Stunting di Kabupaten Ende.
"Stunting bukan hanya persoalan dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi harus jadi tanggung jawab kita bersama. Apabila kita merasa Stunting jadi tanggung jawab bersama maka kita punya kepedulian untuk sama-sama cari jalan keluar atasi Stunting", pungkas Bupati Djafar.
Ketua panitia kegiatan, Lea Paulita K. Irene, mengatakan tujuan diselenggarakan kegiatan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga.
Dikatakan Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, keluarga perlu diberikan pemahaman dalam pengasuhan anak 1000 hari pertama kehidupan.
“Kegiatan ini diikuti Tim Penggerak PKK kabupaten, kecamatan dan desa serta pengelola PAUD dan dilaksakan hingga tanggal 14 November nanti”,ujarnya.
Stunting adalah gagal tumbuh, atau tinggi badan anak lebih pendek dari usia normalnya. Stunting terjadi sejak anak dalam dalam kandungan.
Terpisah, wakil ketua komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena mengatakan pemerintah harus konsisten dengan paradigma sehat.
Kata ketua DPD I Partai Golkar NTT ini, pemerintah perlu mengutamakan pembangunan kesehatan di bidang preventif dan promotif bukan kuratif dan rehabilitatif.
“Pola pelayanan dan pembangunan kesehatan di Indonesia dengan semua konsekuensi harus konsisten degan paradigma ini”,imbaunya. (R-1/tri).