Kupang, Pelopor9.com - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Seminar Akhir Tahun, dengan tajuk Evaluasi Tahun 2019 dan proyeksi pendidikan NTT Tahun 2020, Selasa, (17/12/19) siang, di Aula Komodo Kantor DPD RI NTT.

Sejumlah catatan menjadi rekomendasi, tampil sebagai Narasumber, Kepala Dinas Pendidikan NTT, Benyamin Lola, Anggota Komisi V yang mewakili Ketua DPRD NTT Yan Windi, Sekjen BMPS Pusat Romo V. Darmin Mbula, Ketua BMPS NTT Winston Neil Rondo, Jurnalis Majalah Pendidikan Cakrawala Gusti Rikarno.

Diskusi dipandu moderator Pius Rengka.150an peserta dari kalangan pendidik sekolah swasta dan beberapa yang berasal dari Sekolah negeri hadir.

Adapun beberapa catatan dari diskusi ini adalah:

1.      Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Benyamin menyampaikan Pemprov mencanangkan peningkatan Aksesibilitas sarana-prasarana pendidikan, dari Dana Alokasi Khusus dan Umum (DAK/U), dan Pengembangan kualitas pendidik melalui program pelatihan dan kompetensi Guru,

2.      Pemprov Memastikan Dapodik pada setiap sekolah benar-benar Fixed, sehingga dapat menurunkan kebijakan yang positif, dan Alokasi Tahun Anggaran Dana transfer Daerah, secara keseluruhan terjadi peningkatan yang signifikan di setiap Daerah, Untuk DAK SMA ini mengalami kenaikan dari 43 M menjadi 101 M, sementara untuk Sekolah Luar biasa 1 M ke 6,5M, kemudian Untuk Dak SMK dari 168 menjadi 183 M, sementara untuk Dak Afirmasi SMA mengalami penurunan.

3.      Sekjen BMPS Pusat, Rm V.Darmin Mbula menyampaikan terkait evaluasi pendidikan di NTT, indikatornya ada pada Guru, Satuan Sekolah, dan Pemerintah,hal ini dikarenakan dari kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tentang Merdeka Belajar, akan menghadirkan suatu otonomi sekolah dalam menentukan kelulusan pada akhir Tahun ajaran.

4.      Anggota Komisi V DPRD NTT, Yan Windi mengatakan Sekolah Swasta  adalah pelopor pembangunan manusia di NTT, hal pentingnya selalu ada inofasi keberanian, dengan melakukan terobosan demi meningkatkan kualitas SDM. RKPD 2020 Pemprov NTT, yakni Peningkatan Kualitas SDM melalui Akses dan Mutu Pelayanan Dasar serta pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak utama Ekonomi Berbasis Masyarakat. Namun dalam anggaran hanya ditetapkan 3,08% diluar dari Dana BOS.

5.      Ketua BMPS NTT Winston Neil Rondo, mengatakan bahwa terdapat hal baik dari kebijakan Pemprov NTT, yakni Alokasi 50 M bagi Alokasi transportasi dan kesra bagi guru honor dan PNS,  PPBD Sekolah Swasta berjalan lancar dan sukses tanpa pemungutan dari Orang tua siswa, Alokasi Anggaran 2018/2019. Dengan alokasi anggaran 50 M, namun dari kebutuhan 11000 guru  terjadi ketimpangan, di mana dari besaran yang didapat pada Guru Honer Komite 400.000, sedangkan Guru Honor yayasan 300.000. (R-1).