Belu, Pelopo9.com - Tokoh masyarakat (Tomas) desa Fatuketi Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu meminta Pemerintah Kabupaten Belu agar memeriksa Kepala Desa (Kades) Fatuketi, Markus Yosep Taus.

Pernyataan sikap itu disampaikan Koordinator Warga sekaligus Tomas Desa Fatuketi, Martinus A Nusin kepada wartawan usai bertemu Wakil Ketua DPRD Belu, Benedictus J Halle di ruang kerja Kantor DPRD Kabupaten Belu, Senin (24/6/19) siang.

Dikatakannya, kehadirannya di kantor Dewan untuk mengantar tembusan surat pengaduan sejumlah warga Desa Fatuketi terkait dugaan penyalahgunaan dana Desa Fatuketi Tahun 2018. Pihaknya, sudah menyurati Bupati Belu, agar dilakukan pemeriksaan terhadap Kades Markus. Sesuai informasi, kata Martinus pemeriksa Kantor Inspektorat Kabupaten Belu akan turun melakukan pemeriksaan dana Desa Fatuketi, besok (Selasa, 25/6/19).

Terkait pemeriksaan, tambah Martinus warga yang mengadukan persoalan dugaan korupsi dana desa siap memberi keterangan jika dibutuhkan. Selanjutnya, pihaknya akan melaporkan masalah dana Desa Fafuketi ke Tipikor Polres Belu dan Kejari Belu.

Sejumlah masalah yang ikut dilaporkan, seperti tertuang dalam surat pengaduan tertanggal 10 Juni 2019, adalah dugaan korupsi pengadaan mesin rontok yang tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dana Desa Fatuketi Tahun 2018.

Masalah lain, penataan administrasi aset desa berupa pengadaan kendaraan roda dua untuk BUMDes yang hilang di rumah kediaman ketua BUMDes Fatuketi. Padahal baru saja dibeli. Masalah kehilangan sepeda motor belum dipertanggungkawabkan hingga saat ini.

Kegiatan lain, pemanfaatan dana Anggur Merah yang diduga tidak sesuai sasaran, dan bantuan rumah kepada warga yang diterima aparat desa. Disinyalir, ada warga yang berulangkali menerima bantuan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belu, Benedictus J Halle mengatakan sudah menerima tembusan surat pengaduan sejumlah warga Desa Fatuketi terkait masalah dugaan korupsi dana desa. Kata dia, laporan sejumlah warga Desa Fatuketi sudah disampaikan kepada Bupati Belu. Sehingga, sudah menjadi tanggung jawab untuk menindaklanjuti melalui pemeriksaan.

"Kita serahkan kepada pemerintah," ujar Beny, demikian akrab disapa kepada wartawan di Kantor DPRD Kabupaten Belu, Senin (24/6/19) siang, (R-1/ans)