Kupang, Pelopor9.com-Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery meminta penyidik tindak pidana korupsi (tipidkor) Polda NTT agar mengusut tuntas aliran dana dari temuan kerugian uang negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Malaka kurang lebih sebesar Rp 4, 9 milyar.

Pernyataan ini disampaikan Herman Hery kepada wartawan di Kupang, Selasa (10/3/20) malam.

HH, demikian akrab dikenal mengatakan proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan bawang merah dengan total anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Malaka Tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp 9, 6 milyar.

"Biarkan penyidik berjalan secara profesional. Penyidik harus lakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) agar terbuka aliran dananya, mengalir sampai kemana saja," kata HH via pesan whatApp yang dikirim dari ponselnya.

Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI), Alfred Baun mengatakan penyidik perlu menelusuri aliran dana dari temuan kerugian uang negara sebesar Rp 4, 9 milyar.

Menurut Alfred, kerugian uang negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut sangat spektakuler.

"Bagaimana tidak spektakuler. Lebih dari setengah bagian anggaran pengadaan benih bawang hilang sesuai temuan kerugian negara," kata Alfred di Markas Polda NTT, Senin (9/3/20).

Dikatakan, sangat mustahil "orang besar" tidak keciprat aliran dana. Pegawai kecil yang sudah tersangka seperti YLB selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), AKA sebagai Ketua Pokja dan KAK selaku Sekretaris Pokja terima uang.

"Dan dengan jujurnya, mereka (tersangka) serahkan uang itu kepada penyidik Polda. Mereka tidak nikmati dan kembalikan uang negara," jelas Alfred.

ARAKSI meminta penyidik supaya aliran dana yang belum diidentifikasi ditelusuri penerimanya sampai tuntas sehingga proses hukum kasus ini mencapai titik terang dan diketahui publik. (R-2/ans)